Jombang, restorasihukum.com – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Kabupaten Jombang, mendapat banyak kecaman keras dari elemen masyarakat, salah satunya Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FMRJ) Joko Fatah Rachim.
Joko mengakatan, bahwa program tersebut terkesan dipaksakan alias salah kaprah untuk dilaksakan karena banyak telur busuk yang ditemukan. “Siapa yang bertanggung jawab, seharusnya sebelum di distrisbusikan harus dilibatakan dokter hewan untuk pengawasanya dan kalau beras harus dari pihak Bulog bukan dari dinas pertanian,” kata Joko, Senin (26/11/2018).
Masih kata Joko, program ini terkesan diduga diatur untuk mencari keuntungan dari oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan dalam program tersebut. “Ini saling mencari kambing hitamnya,” tutup Joko Fatah.
Sementara saat dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Sosial, Soleh mengatakan telur yang di distribusikan ke sejumlah agen di jombang diduga tidak melewati proses penyotiran sehingga banyak telur yang rusak begitu tiba di agen.
Pemerintah Jombang akan memberi peringatan PT. Pertani dalam masalah ini dan kalau masalah oknum atau Gapoktan yang bermain pihak Dinsos tidak mengetahui.
