Jakarta, restorasihukum.com – Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Sunarto secara resmi membuka Pameran Kampung Hukum 2026 yang digelar di lingkungan Mahkamah Agung RI, pada Senin (9/2/2026).
Dalam sambutannya, Sunarto mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat sebagian masyarakat yang memersepsikan lembaga peradilan sebagai tempat yang menyeramkan dan menakutkan. Persepsi tersebut, menurutnya, muncul karena hukum kerap dipandang identik dengan sanksi, konflik, serta proses yang rumit dan formal.
“Padahal, di balik ruang sidang yang kerap dipersepsikan dingin dan formal, serta toga hakim yang sarat wibawa, sesungguhnya terdapat aparatur peradilan yang bekerja dengan hati, penuh senyum, dan mengabdikan diri untuk menghadirkan keadilan,” ujar Sunarto.
Ia menjelaskan, Mahkamah Agung menginisiasi Kampung Hukum sebagai ruang edukasi sekaligus interaksi publik agar peradilan tidak lagi terasa jauh, kaku, maupun sulit dipahami oleh masyarakat.
“Kampung Hukum dihadirkan sebagai upaya membumikan hukum, menjadikannya lebih dekat, lebih ramah, dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.
Sunarto menyampaikan, Pameran Kampung Hukum 2026 merupakan penyelenggaraan ke-18 sejak pertama kali digelar pada 2008. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Mahkamah Agung dalam memperkenalkan peran, fungsi, serta tanggung jawab lembaga peradilan dan penegak hukum kepada publik secara terbuka dan transparan.
“Kegiatan ini merupakan ikhtiar Mahkamah Agung untuk terus membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” pungkasnya.
Pada tahun ini, Kampung Hukum 2026 menampilkan beragam inovasi, terobosan, serta produk unggulan, tidak hanya dari internal Mahkamah Agung, tetapi juga dari unsur eksternal yang bersinergi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum nasional. Inovasi tersebut mencerminkan transformasi peradilan menuju sistem yang modern, berbasis teknologi, akuntabel, serta tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.
Pembukaan kegiatan tersebut dihadiri Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, pimpinan dan anggota Komisi Yudisial, perwakilan DPR RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga negara lainnya.(Red)
