Jakarta, restorasihukum.com – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mencatat lonjakan kasus, khususnya perkara tindak pidana korupsi, sepanjang 2025. Hal ini terungkap dalam paparan “Gambaran Umum PN Jakarta Pusat” yang disampaikan Ketua PN Jakpus, Husnul Khotimah, pada Kamis (09/01/2026).
Berdasarkan data, PN Jakarta Pusat menangani berbagai jenis perkara dengan tren peningkatan pada sejumlah kasus pidana khusus, termasuk korupsi. Sepanjang 2025, tercatat 162 perkara korupsi masuk ke pengadilan, naik signifikan dibandingkan 2024 yang berjumlah 111 perkara.
Meski beban perkara meningkat, jumlah hakim ad hoc tindak pidana korupsi justru menurun. Pada 2025, hakim ad hoc tipikor berjumlah sembilan orang, lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Saat ini, PN Jakarta Pusat didukung 34 hakim karir dan beberapa hakim ad hoc, termasuk untuk kasus hubungan industrial dan korupsi.
“Perkara korupsi diperiksa oleh majelis hakim berjumlah ganjil, minimal tiga dan maksimal lima orang, yang terdiri dari hakim karir dan ad hoc,” jelas Husnul.
Secara normatif, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkara tipikor diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc.
“Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc” demikian tercantum dalam ketentuan tersebut.
Hingga akhir 2025, sebanyak 103 perkara korupsi telah diputus, meski pengadilan menghadapi keterbatasan sumber daya hakim dan peningkatan kasus yang signifikan.(Red)
