Surabaya, restorasihukum.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan kinerja pelayanan publik terbaik nasional tahun 2025, dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,75, kategori Prima.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut capaian ini bukan sekadar prestasi, tetapi amanah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“IPP bukan sekadar angka, tetapi representasi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya di Surabaya, Senin.
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026, yang mencatat tren peningkatan konsisten IPP Jatim: 4,36 (2023), 4,63 (2024), dan 4,75 (2025). Dari 64 perangkat daerah dan rumah sakit unit khusus, 25 unit (39 persen) meraih kategori Prima, menunjukkan perbaikan layanan semakin merata hingga ke unit strategis yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Khofifah menekankan reformasi pelayanan publik diarahkan pada pendekatan berorientasi pengguna, penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, dan penguatan standar pelayanan. Peraturan Gubernur terkait pelayanan publik akan disahkan pada 2026 untuk memperkuat tata kelola layanan.
“Ketika pelayanan publik membaik, kepercayaan masyarakat tumbuh, menjadi fondasi pembangunan Jawa Timur yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Khofifah.(Red)
