Jakarta, restorasihukum.com – Seperti di ketahui sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 3 UUD 1945, TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan, dan kedaulatan negara.
Dan sedangkan soal tugas penegakan hukum, kata Aboe Bakar, konstitusi telah mendelegasikannya kepada Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945.
Untuk itu wacana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekrut penyidik dari TNI dinilai justru menambah kekisruhan sistem hukum di tanah air.
Menurut Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsy menilai berdasarkan UUD 1945, TNI tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke ranah konstitusi.
“Mengambil penyidik dari TNI akan semakin menambah carut marut hukum di Indonesia, bahkan akan berdampak pada persoalan konstitusi,” katanya.
Aboe menegaskan, bila saat ini peneriman mandat ketahanan akan melakukan tugas penegakan hukum, bukankah itu pemikiran yang akan merusak tatanan konstitusi.
Bila alasan perekrutan penyidik dari TNI lantaran adanya persoalan konflik interest dengan penyidik dari Kepolisian, tentunya wacana ini tidak menjadi solusi untuk persoalan KPK.
“Malahan kemungkinan legal standing para penyidik itu akan memiliki persoalan. Karena penyidik di KPK sebagaimana diatur dalam pasal 38 dan 39 UU KPK, penyidik dimaksud adalah yang sebagaimana diatur dalam KUHP,” jelas Aboe.
Menurut Aboe slama ini, TNI tidak tunduk pada pidana umum. Mereka miliki dunia sendiri, yaitu pidana militer.(abk)
