Malang, restorasihukum.com – Hampir 5 tahun PT GMN FOODS lakukan pembuangan sampah sembarangan dari sisa produksi, dalam sehari tidak kurang dari satu truk sampah buang di lokasi bekas galian c desa Toyomarto tanpa ada perijinan yang dikantongi, sedangkan fungsi pengawasan dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dianggap tidak maksimal sehingga selama itu pula pihak perusahaan terus lakukan pelanggaran lingkungan hidup.
Patut diduga pihak dari DLH sengaja tutup mata dengan adanya kegiatan tersebut, menurut informasi dari narasumber yang enggan disebutkan namanya, “hampir tiap bulan petugas dari DLH berkunjung keperusahaan tersebut, setelah terima sesuatu mereka langsung balik.” Ungkapnya pada media ini.
Saat tim restorasihukum.com konfirmasi terkait tindak lanjut dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT GMN FOODS selama itu ke DLH kabupaten Malang. Melalui kabid penaatan dan pengendalian kapasitas lingkungan hidup ” Ir.Koderi ” mengatakan bahwa perusahaan tersebut sudah dikasih surat teguran begitu juga pemilik lahan.
“Kami sudah memberikan surat teguran 1, 2 sesuai SOP, jika masih buang akan diberi sanksi tegas berupa denda maupun kurungan sesuai Undang – Undang,” terang koderi pada media restorasihukum.com (25/10/2017).
“Pihak perusahaan sudah tidak lagi buang ke galian c, dan sudah bekerjasama dengan UPT PP, sekarang sudah buang ke TPA Paras Poncokusumo,” tambahnya.
Perusahaan tersebut sudah jelas telah melanggar UU RI no 18 tahun 2008 pasal 39 ” tentang pembuangan sampah sembarangan” dengan ancaman sanksi denda sebesar Rp 100 juta dan kurungan selama 3 tahun penjara. Namun hal ini tidak mungkin terjadi mengingat yang buang sampah dari pihak perusahaan yang tentunya bisa dengan mudah membeli hukum dengan nominal yang dimilikinya, namun apabila yang melanggar rakyat jelata entah apa yang akan terjadi.
Tapi yang disayangkan pihak DLH hanya memberikan sanksi administratif secara tertulis hanya berupa teguran semata, padahal pihak perusahaan sudah tahunan lakukan pelanggaran lingkungan hidup dengan membuang sampah secara sembarangan.
Diharapkan setelah adanya pemberitaan ini pihak terkait bisa memproses secara hukum pada pelanggar lingkungan hidup, sesuai dengan undang undang yang berlaku tanpa membedakan siapa dan dari mana pelaku pelanggaran tersebut. (sy/abr)
