Jakarta, restorasihukum.com – Seperti tertera dalam UU yang membolehkan setiap warga negara maju dalam pilkada, membuat sejumlah calon yang pernah dipidana kasus korupsi maju.
Dengan adanya hal tersebut suara-suara dan pendapat Pro kontrapun datang, layakah mantan napi korupsi jadi kepala daerah?
Menanggapi hal itu Komisioner KPU Ida Budhiati, menyatakan terlepas dari status calon kandidat yang merupakan mantan napi. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemilih apakah mereka masih mau memberikan dukungannya atau tidak.
Ida juga mengungkapkan bahwa,”Undang-undang tidak melarang warga negara yang sudah selesai menjalani hukuman bisa ikut berkompetisi dalam pemilu, dengan syarat mereka harus jujur dan terbuka kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana, dan bukan pelaku kejahatan berulang atau residivis”.
Jika para calon kandidat merupakan napi, tidak jujur mengakui dirinya adalah mantan narapidana, menurut Ida berlaku ketentuan jeda lima tahun sebelum bisa melaju dalam pemiliha umum. Terkecuali memang hak-hak politiknya sudah dicabut oleh undang-undang.
“Jadi ada masa idah lima tahun, dari segi aturan memang tidak dilarang, kan dia sudah dihukum tidak boleh jika masih ada tahapan hukuman tambahan terkait hukuman politiknya, kecuali dicabut hak-hak politik oleh undang-undang,” paparnya.
Sementara terkait hal tersebut,koordinator Populi Center Nico Harjanto mengungkapkan kekecewaannya karena masih ada partai politik yang mau mengajukan calon kandidatnya yang merupakan mantan napi korupsi.
Menurutnya hal ini akan bertentangan dengan komitment partai politik yang berniat untuk bersih dari korupsi dan ini sangat disayangkan, dari sekian banyak kader-kader Parpol malah memilih mereka yang pernah di penjara, ini sangat buruk bagi pendidikan politik karena komitmen tinggi Parpol melawan korupsi malah mendukung pasangan yang pernah terjerat kasus.
Ia berharap ini menjadi pil pahit karena memajukan calon kandidat yang pernah terjerat kasus korupsi. Karena hal tersebut menjadi contoh buruk bagi pendidikan politik. (abk)
