Jakarta, restorasihukum.com – Keadilan sejati tidak selalu hadir dalam dentuman palu sidang. Kadang, ia datang dalam langkah sunyi yang perlahan mengubah wajah hukum tanpa banyak suara.
Selama ini, sistem hukum Indonesia dikenal teguh pada asas kepastian prosedur semua orang dianggap sama di hadapan hukum. Namun, di balik prinsip itu, sering terselip kenyataan bahwa kesamaan justru meniadakan perbedaan. Bagi penyandang disabilitas, ruang sidang kerap menjadi ruang sunyi yang tak ramah. Akses terbatas, bahasa hukum yang sulit, dan minimnya pemahaman terhadap kebutuhan khusus membuat hukum yang seharusnya melindungi malah terasa menjauh.
Revolusi Sunyi dari Gedung Mahkamah Agung
Di tengah tumpukan berkas perkara dan jadwal persidangan yang padat, Mahkamah Agung RI menyalakan “obor kecil” perubahan. Melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum, lembaga tertinggi peradilan itu menandai babak baru dalam sejarah hukum nasional.
Bagi sebagian kalangan, Perma ini mungkin tampak sekadar aturan teknis. Namun bagi para hakim, advokat, jaksa, dan terutama para pencari keadilan, peraturan ini adalah pernyataan moral bahwa hukum kini mulai belajar melihat manusia secara utuh. Bahwa keadilan bukan hanya tentang menegakkan teks, tetapi juga menegakkan rasa.
Keadilan yang Tidak Seragam
Paradigma equality before the law selama ini kerap dipahami sebagai keseragaman perlakuan. Perma Nomor 2 Tahun 2025 hadir untuk meluruskan tafsir itu. Sebab, keadilan sejati bukan memperlakukan semua orang sama, melainkan memberikan perlakuan sesuai kebutuhan dan kondisi mereka.
Hukum tak lagi sekadar menilai siapa benar dan siapa salah, tetapi juga bagaimana kebenaran ditemukan tanpa mengorbankan martabat manusia.
Langkah Mahkamah Agung ini bukan sekadar pembaruan normatif, melainkan revolusi etika peradilan. Hakim kini diingatkan bahwa tugasnya tak berhenti pada menafsirkan pasal, melainkan juga memahami manusia di balik perkara.
Tonggak Baru Hukum Berhati Nurani
Keberanian Mahkamah Agung melahirkan aturan berpihak pada kelompok rentan menandai babak penting dalam evolusi hukum Indonesia. Di tangan hakim, hukum bukan lagi sekadar logika, melainkan juga hati nurani.
Di era digitalisasi peradilan yang menuntut efisiensi dan kecepatan, Mahkamah Agung justru menempatkan empati sebagai inti keadilan. Sebab, kecepatan tanpa kepekaan hanya akan melahirkan keputusan tanpa makna.
Sejak Perma ini disahkan dan tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 844, berbagai pengadilan mulai berbenah. Fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas mulai dibangun, penerjemah bahasa isyarat dihadirkan, dan pelatihan perspektif disabilitas diberikan kepada hakim. Langkah kecil yang membuka jalan bagi perubahan besar.
Cahaya dari Mereka yang Dulu Terlupakan
Ketika penyandang disabilitas dapat berdiri di ruang sidang tanpa takut diabaikan, di sanalah hukum benar-benar bekerja. Keadilan tak lagi milik yang kuat, melainkan hak setiap manusia untuk didengar.
Perma Nomor 2 Tahun 2025 mengingatkan, hukum sejati tidak lahir dari kekuasaan, melainkan dari kasih sayang terhadap sesama. Bagi hakim, inilah panggilan nurani baru: setiap perkara bukan hanya diadili dengan bukti, tetapi juga dengan empati.
Melalui langkah senyap ini, Mahkamah Agung menulis bab baru sejarah hukum Indonesia bab tentang keadilan yang hidup, yang memulihkan, dan yang melihat manusia apa adanya.
Penutup
Keadilan sejati tak menuntut kesempurnaan, melainkan keberanian untuk peduli. Melalui Perma Nomor 2 Tahun 2025, Mahkamah Agung membuktikan bahwa reformasi hukum tidak selalu lahir dari perubahan undang-undang, tetapi dari perubahan cara pandang terhadap manusia.
Di tengah dunia yang semakin cepat dan rasional, Mahkamah Agung mengingatkan: hukum tanpa empati hanyalah teks yang kering. Namun, ketika hukum mulai melihat manusia, di sanalah keadilan menemukan makna sejatinya.(Red)
