Jakarta, restorasihukum.com – Pendidikan bermutu bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran besar dalam memajukan pendidikan di Indonesia.
“Pendidikan memang tanggung jawab negara secara konstitusional. Tapi secara moral adalah tanggung jawab kita,” ujar Mendikbud Anies Baswedan dalam sambutannya di malam pemberian penghargaan Anugerah Peduli Pendidikan 2015 di Kemdikbud, Jakarta, (11/12/2015).
Anies menyampaikan, interaksi antar pelaku pendidikan sangatlah penting. Dan pelaku pendidikan ini tidak hanya mereka yang berasal dari sekolah, tapi juga dari masyarakat.
“Malam ini kita bisa melihat orang-orang yang sudah jelas berkontribusi dalam dunia pendidikan. Anugerah ini bukan hanya untuk mereka yang secara langsung ada di dunia sekolah, tapi juga masyarakat yang ikut membentuk bangsa,” paparnya.
Menurut Anies, seluruh komponen bangsa harus terlibat memajukan pendidikan dan negara harus bisa menjadi fasilitator. Semua pihak, kata Anies, bertanggung jawab memastikan bahwa iklim pendidikan kita di Tanah Air, sehat.
“Sekolah adalah tanah yang harus subur. Mereka yang datang langsung ini telah memberikan pendidikan lebih baik,” tambahnya.
Catatan di atas adalah sekilas rangkuman dari acara dengan tema Anugerah Peduli Pendidikan, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dalam gedung yang tertata rapi, ber-AC serta para individu atau undangan yang datang sebelumnya pasti bingung, akan mengenakan busana yang seperti apa kala bertemu dengan para tokoh pendidikan khususnya Menteri Pendidikan. Namun marilah anda baca sekilas tentang rangkuman dibawah ini.
Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan generasi muda. Para generasi muda inilah yang diharapkan menjadi tulang punggung bangsa guna melanjutkan dan meneruskan perjuangan Indonesia Raya di waktu mendatang, dengan segala problematikanya khususnya teknologi yang semakin mutakhir.
Jika kita melihat penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil, tentunya kita akan merasa sangat prihatin, salah satu contoh nyata mengenai kondisi memprihatinkan di Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD) Darul Ulum di wilayah pesisir pantai Desa Mawu, Kec. Ambalawi, Kab. Bima, NTB.
Sekolah ini hanya memiliki bangunan fisik semi permanen dengan dinding anyaman bambu berlantai tanah. Tanpa bantuan pemerintah, pendiri sekolah dan para guru tetap tegar menjalankan laju sekolah yang telah berdiri sejak tahun 2007 silam.
Kondisi memprihatinkan juga terjadi pada anak-anak usia sekolah di Desa Patambanua, Kec. Matangnga, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Setiap anak yang ingin mengenyam pendidikan dasar harus berjalan kaki lewati bukit dan hutan agar bisa sampai ke sekolah karena wilayah mereka tergolong sangat terpencil. Akibatnya, banyak anak usia sekolah dasar yang putus sekolah atau malah tidak bersekolah sama sekali.
Lantas bagaimana dengan situasi para siswa dan guru di kota-kota besar dengan segala kemudahan yang telah dimiliki? Bagaimana proses kegiatan belajar-mengajar di SD/SMP/SMA Negeri di area ibu kota jakarta? Belum lagi tunjangan pemerintah kepada guru serta bantuan materi kepada sekolah yang terbilang cukup banyak di kota-kota besar.
Seorang guru honorer pernah mengatakan dalam presentasinya antar sekolah, sudahkah kita semua mencoba mewujudkan visi sekolah, di antaranya untuk unggul dalam mutu, prestasi dalam kreasi, teguh dalam imtaq, dan berbudaya ramah lingkungan? Apakah kita sudah benar-benar maksimal untuk mewujudkannya? Namun, apakah pemerintah beserta para menteri pendidikan dan jajarannya telah berbuat maksimal bagi guru-guru, anak didik, juga fasilitasnya di seluruh Nusantara? Yang perlu di garisbawahi dan di tulis dengan huruf besar, siapakah sebenarnya yang layak untuk ikut acara Malam Anugerah tersebut serta berhak menerima Anugerah Peduli Pendidikan dari Bapak Mendikbud yang tampan?
Semoga catatan-catatan tersebut dapat menjadi bahan renungan kita bersama. Salam hormat untuk bapak dan ibu guru semua.(Red)
