Surabaya restorasihukum.com Gugatan caleg terpilih dari Partai Demokrat daerah pilihan (dapil) Sukun-Kota Malang, Christea Frisdiantara menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.
Putusan PTUN Surabaya mengabulkan permohonan penggugat (Christea Frisdiantara,red) mengenai penundaan pelaksanaan keputusan KPU Kota Malang nomor: 21/kpts/kpu.kota–014.329991/2014 tentang penggantian calon terpilih anggota DPRD Kota Malang atas nama Christea Frisdiantara dari Partai Demokrat dapil dua, Sukun dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 tanggal 25 Juli 2014.
Politisi yang gagal dilantik menjadi anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 bersiap menyeret lima komisiner KPU Kota Malang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Termasuk membatalkan keputusan KPU Kota Malang terkait pelantikan Sulik Lestyowati sebagai anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.
Caleg Demokrat Christea Frisdiantara didampingi kuasa hukumnya, Agung Nugroho seusai memenangkan gugatan kepada wartawan menyampaaikan, pihaknya akan mengawal proses putusan PTUN tersebut sampai tuntas. Sebab, selama ini, ada indikasi kuat KPU Kota Malang sengaja menyingkirkan caleg incumben untuk duduk kedua kalinya sebagai wakil rakyat.
Pengajuan gugatan Christea Frisdiantara sempat mendapatkan surat penetapan sebagai caleg terpilih. Namun, dalam perjalanan menunggu pelantikan, secara mendadak politisi yang juga dosen di salah satu kampus di Malang ini dibatalkan.
Agung mengingatkan, pada pemilu legislatif lalu, mendapat amanah dari 2.541 pemilih di dapil Sukun untuk DPRD Kota Malang. Suara yang diraih Christea itu merupakan suara tertinggi yang diraih para caleg asal Partai Demokrat Kota Malang.
“Kenapa ini tidak dijadikan pertimbangan sebelum KPU membuat keputusan itu?” katanya.
Seperti diketahui, Christea dicoret sebagai anggota DPRD Kota Malang peride 2014-2019, karena dianggap melakukan pelanggaran pemilu. Apalagi ada dasar putusan PN Malang dan PT Surabaya yang dianggap bersalah, karena kampanye di lingkungan pendidikan.
Dalam gugatan yang dimenangkan caleg terpilih, PTUN meminta pembatalan surat putusan KPU Kota Malang. Berdasarkan hasil keputusan PTUN, Christea berencana mengajukan gugatan ke DKPP. Dia berharap hasil DKPP nanti, bisa memberikan sanksi terhadap kesalahan putusan komisiner KPU Kota Malang yang dengan sengaja mengalahkan hasil suara rakyat.
Agung berkata,”Klien kami tidak melakukan dua pelanggaran itu (melakukan money politic dan pemalsuan dokumen,red), namun hanya didakwa salah tempat kampanye”.
Disampaikan Agung, pergantian calon terpilih harusnya merujuk pada UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu.
“Dimana pasal 220, tentang penggantian calon terpilih, ayat 1 mengatakan penggantian calon terpilih dilakukan apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,jelas agung.(red)
