Surabaya, restorasihukum.com – Sejumlah pihak menilai banyaknya bangunan usaha yang berdiri serta permukiman warga di sepanjang bantaran Sungai aliran Brantas yang ada di Sepanjang kawasan Sungai Mojokerto sampai Surabaya, diduga karena ada kelalaian pemerintah. Selain itu dipicu rendahnya kesadaran warga selaku pemilik bangunan tersebut, yang diduga tidak memahami aturan. Pasalnya, sempadan Sungai Brantas merupakan kawasan hijau yang harus dijaga kelesatarian dan untuk menopang kemanfaatan sungai.
“Maraknya bangunan perusahaan dibantaran sungai Brantas, kami menduga kurang pengawasan dari pemerintah, khususnya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa timur, dan Balai Besar Wilaya sungai (BBWS)” keluh Warga masyarakat Karang Pilang Surabaya, KD (inisial) kepada restorasihukum.com.
Disamping itu, kata dia, saat ini pemerintah belum maksimal melakukan penataan di kawasan bantaran sungai Brantas. “Termasuk tidak adanya siteplan yang jelas mengenai batas-batas sempadan sungai,” ucapnya.
Dengan adanya persoalan lingkungan itu, kata dia, berimplikasi pada ancaman dan kerawanan bencana banjir dan sedimentasi sungai serta pembuangan limbah B3 cair dari beberapa perusahaan yang berdiri di sempadan sungai Brantas. “Seharusnya, dalam menanggulangi banjir serta pendangkalan sungai itu, tata dulu bantaran sungainya, Kalau ada bangunan liar tolong dengan tegas segera tertibkan. Saya yakin ketika pemerintah tegas, masyarakat akan mentaatinya” kata dia.
Ia menjelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai di dalamnya terdapat pasal 5-12, dan dijelaskan sungai terdiri dari palung sungai dan sempadan sungai. “Dalam pasal itu dijelaskan, batas sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan itu 10-15 meter,” jelasnya.
Sedangkan batas sungai diluar kawasan perkotaan selebar 20-30 meter dari garis sepadan sungai. Batas sungai bertanggul di dalam dan luar kawasan perkotaan selebar 100-150 meter. “Jika bangunan usaha dan pemukiman dibawah 10 meter dapat diindikasikan sebagai bangunan liar atau ilegal,” keluhnya.
KD menyatakan, selama beberapa bulan pihaknya telah melakukan survey dan pemantauan khusus terhadap beberapa bangunan liar yang berdiri kokoh di Sepadan sungai aliran Brantas yang berada di Sepanjang Kawasan Sungai Mojokerto – Surabaya. Rata-rata bangunan liar yang berdiri adalah bangunan permanen yang digunakan untuk aktivitas Perusahaan, dengan omzet milyaran rupiah.
Dalam pantauan KD beserta tim investigasi media restorasihukum.com, banyaknya bangunan megah yang bediri diatas sepadan sungai tersebut kebanyakan perusahaan yang cukup ternama dan diduga sudah ada krja sama dengan pihak terkait sehingga tidak ada tindakan tegas. (Tim/Red)
