Jakarta, restorasihukum.com – Pada 7 Oktober 2025 Langkah konkret Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam memulihkan kerugian negara dari tindak pidana korupsi kembali mendapat sorotan positif. Kali ini, institusi yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin itu menyerahkan aset rampasan negara senilai lebih dari Rp1,45 triliun kepada PT Timah Tbk, Senin (6/10), dalam acara resmi di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Seremoni penyerahan aset ini turut disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya negara dan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ekonomi.
Aset yang diserahkan merupakan barang rampasan negara yang telah inkrah melalui putusan pengadilan, dan disalurkan kepada PT Timah Tbk melalui Kementerian Keuangan. Penyerahan tersebut dianggap sebagai salah satu capaian strategis dalam upaya pemulihan kerugian negara.
Dukungan dari Masyarakat dan Dunia Pers
Capaian ini menuai pujian dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia, Yakub F. Ismail. Ia menilai langkah Kejagung membuktikan efektivitas penegakan hukum dalam menyelamatkan keuangan negara dan pantas mendapatkan perhatian khusus dari Presiden.
“Dari pencapaian ini, tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak memberikan atensi khusus kepada institusi ini,” ujar Yakub dalam keterangannya, Selasa (7/10).
Selain itu, Yakub yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (Astakoni), serta Direktur Eksekutif Lembaga Riset INISIATOR, menilai sudah saatnya pemerintah memperkuat peran Kejagung dalam pemulihan aset negara, khususnya melalui penguatan kelembagaan Badan Pemulihan Aset (BPA).
Dorongan Penguatan Regulasi Lewat RUU Perampasan Aset
Menurut Yakub, momentum pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus dimanfaatkan untuk memperkuat BPA yang selama ini belum optimal dalam menjalankan fungsinya.
“Dalam RUU Perampasan Aset ini, perlu dipertimbangkan penguatan regulasi BPA agar lebih maksimal dalam penelusuran hingga eksekusi aset negara yang dirampas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti persoalan fragmentasi kewenangan dalam pemulihan aset yang selama ini tersebar di berbagai lembaga, sehingga menimbulkan tumpang tindih peran dan berpotensi konflik kepentingan antarlembaga.
“RUU ini diharapkan memperjelas peran sentral BPA, agar tidak lagi dihambat oleh lembaga lain yang justru melemahkan efektivitas perampasan aset,” tambah Yakub, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Forum Lintas Jasa Konstruksi (FLAJK).
Dengan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan rekam jejak keberhasilan, menurutnya, Kejaksaan Agung dinilai paling siap untuk mengemban tanggung jawab penuh dalam urusan pemulihan aset negara ke depan.(Red)
