Jakarta, restorasihukum.com – Mahkamah Agung bersama pemerintah perlu bersinergi dalam mendorong penetapan lembaga peradilan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas). Penetapan ini akan memberikan payung hukum yang kuat bagi aparat keamanan, seperti Polri dan TNI, untuk memberikan perlindungan menyeluruh dan berkelanjutan terhadap institusi peradilan.
Konstitusi Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk mewujudkan prinsip ini, penting bagi negara untuk memastikan setiap elemen penegakan hukum, khususnya lembaga peradilan, terlindungi dan dapat bekerja secara independen.
Salah satu unsur utama dalam negara hukum adalah kemandirian dan integritas badan peradilan. Namun kenyataannya, lembaga peradilan masih menghadapi tantangan besar, khususnya terkait jaminan keamanan bagi para hakim dan aparatur peradilan. Perlindungan terhadap lingkungan pengadilan selama ini masih bergantung pada satuan pengamanan internal, yang sering kali belum memadai dalam merespons potensi ancaman secara optimal.
Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat terdapat Marshal Court, satuan khusus yang bertugas menjaga keamanan pengadilan. Indonesia sudah saatnya mempertimbangkan pendekatan serupa, sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap institusi peradilan dari berbagai potensi gangguan, baik dalam bentuk ancaman fisik, intimidasi, hingga tekanan massa.
Sistem keamanan yang kuat bukan hanya penting untuk melindungi aparatur peradilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pelayanan hukum kepada masyarakat berjalan bebas dari tekanan eksternal. Meskipun ada keterbatasan kapasitas negara, langkah awal menuju sistem pengamanan yang profesional perlu segera diambil.
Langkah strategis yang bisa dilakukan adalah menetapkan lembaga peradilan sebagai bagian dari Objek Vital Nasional. Merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004, Obvitnas mencakup bangunan atau kawasan yang berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat, kepentingan nasional, dan sumber strategis negara. Meskipun peran pengadilan sangat vital dalam menjaga stabilitas hukum dan negara, sampai saat ini belum ada penetapan formal yang menempatkan lembaga ini dalam kategori tersebut.
Padahal, terganggunya aktivitas pengadilan bisa berdampak langsung pada tatanan hukum dan ketertiban masyarakat, bahkan bisa mengancam stabilitas nasional. Karena itu, Mahkamah Agung bersama pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk menetapkan lembaga peradilan sebagai Objek Vital Nasional.
Dengan demikian, pengadilan akan mendapatkan perlindungan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dari aparat keamanan negara. Hal ini juga akan memperkuat integritas dan independensi lembaga peradilan, serta menjadi fondasi penting dalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. (Red)
