Jakarta, restorasihukum.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penyediaan hunian layak, nyaman, dan sehat merupakan prasyarat penting bagi tata kota yang aman dan tertata. Pesan tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, (13/11/2025).
Tito menilai pembangunan rumah susun perlu diperbanyak, terutama di kawasan padat penduduk seperti Jakarta. Menurutnya, hunian vertikal bukan hanya solusi keterbatasan lahan, tetapi juga langkah strategis untuk menata ulang kota, menyediakan fasilitas publik yang memadai, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
Dalam pertemuan tersebut, Tito mengenang pengalamannya saat menjalani pendidikan di luar negeri. Ia melihat bagaimana Singapura dan Cina pada akhir 1990-an mengubah wajah permukiman padat menjadi lingkungan yang lebih teratur melalui pembangunan rumah susun secara sistematis.
“Sebetulnya kita mengharapkan Jakarta bisa seperti itu. Berubah. Tapi perubahan itu harus dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya dalam diskusi yang dipimpin Maruarar Sirait.
Tito juga mengisahkan pengalamannya saat menjabat Kapolda Metro Jaya. Kala itu, ia ikut membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan permukiman kumuh di bantaran sungai.
Ia berharap program hunian layak dapat semakin diterima masyarakat. Dengan lingkungan yang lebih tertata, ia meyakini produktivitas warga akan meningkat, yang pada akhirnya mendorong perbaikan ekonomi.
Tito menegaskan bahwa upaya penyediaan hunian layak selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ia menyinggung sejumlah program pro-rakyat yang kini dijalankan pemerintah, seperti Program Tiga Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengembangan kampung nelayan, dan Program ketahanan pangan.
“Ayo bantu bersama-sama, suarakan ke masyarakat. Ini program Bapak Prabowo-program yang sangat pro-rakyat kecil,” tegas Mendagri.
Selain Menteri PKP Maruarar Sirait, rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda serta para pemangku kepentingan dari wilayah padat penduduk di Jakarta.(Red)
