Jakarta, restorasihukum.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen Kemendagri dalam mendukung pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN melalui integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penegasan ini sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yang menetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai koordinator utama penyusunan data sosial ekonomi nasional yang valid dan terintegrasi.
Tito menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri memiliki peran penting dalam menyediakan data kependudukan yang menjadi dasar verifikasi penerima bantuan sosial, termasuk PBI JKN. Data yang dimiliki Dukcapil, yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik seperti sidik jari, iris mata, dan face recognition, membantu mencegah data ganda, penduduk fiktif, dan penerima yang tidak memenuhi syarat.
Sistem data Dukcapil terus diperbarui secara real-time melalui jaringan pelayanan dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat, dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 286 juta jiwa.
Sebelum DTSEN, data bantuan sosial dikembangkan secara sektoral, sehingga rawan kesalahan dan tumpang tindih. Kini, melalui DTSEN, Dukcapil menjadi mitra strategis BPS untuk menyediakan data kependudukan yang valid dan terintegrasi.
Mendagri menambahkan bahwa sinergi antara BPS, Kemensos, Dukcapil, dan pihak terkait menerapkan metode triangulasi data agar penerima bantuan lebih tepat sasaran dan data selalu diperbarui.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya validasi dan integrasi data PBI JKN agar akurat dan tidak tumpang tindih antarinstansi. Ia mengutip arahan Presiden Prabowo bahwa satu data terpadu untuk seluruh penerima subsidi harus diwujudkan agar anggaran negara tepat sasaran.
Rapat kerja ini dihadiri pula oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional Nunung Nuryantono, serta perwakilan Asosiasi Dinas Kesehatan. (Red)
