Sumedang, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya. Langkah ini dinilai penting agar IPDN dapat menjadi institusi pendidikan yang unggul dan tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran dan kebutuhan peningkatan kualitas sarana.
“Saya sangat berharap IPDN bisa mandiri secara fiskal, tidak hanya mengandalkan APBN. Kalau penerimaan negara berkurang, anggarannya bisa dikurangi juga,” ujarnya saat menyampaikan kuliah umum untuk Civitas Academica dan Praja IPDN Pusat dan Regional di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis (5/6/2025).
Tito menekankan bahwa sebagai lembaga strategis di bawah Kementerian Dalam Negeri, IPDN perlu memiliki ketahanan fiskal yang kuat. Dengan pendanaan yang beragam, IPDN dapat terus berinovasi dan memperbaiki infrastruktur kampus. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas, seperti kondisi asrama yang masih belum ideal, untuk mendukung citra IPDN sebagai lembaga pencetak pemimpin masa depan.
Ia mengapresiasi langkah efisiensi yang telah dijalankan oleh IPDN, namun menilai perlu adanya strategi jangka panjang, termasuk melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan skema Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, IPDN dapat memanfaatkan keunggulan spesifik yang dimiliki untuk membuka peluang pendapatan, salah satunya melalui pelatihan atau sertifikasi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Pak Rektor Halilul sepemahaman dengan saya, bahwa IPDN bisa memperoleh pendapatan dari PNBP atau BLU dengan memanfaatkan keahlian khusus yang dimiliki,” jelasnya.
Mendagri juga mendorong pemanfaatan aset IPDN secara optimal dan memperluas kerja sama strategis, seperti pelatihan, riset terapan, serta dukungan dari alumni dan mitra melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Semua upaya ini, menurutnya, akan menjadi kontribusi nyata IPDN dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Kalau ada inisiatif dari CSR untuk membantu menutupi kekurangan anggaran, itu sangat diperbolehkan,” tambahnya.
Dari sisi akademik, IPDN terus berupaya memperkuat kurikulum dan meningkatkan kompetensi dosen agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di sektor pemerintahan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan perbaikan berkelanjutan, Mendagri berharap IPDN dapat menjadi lembaga pendidikan tinggi yang tidak hanya unggul di dalam negeri, tetapi juga diakui secara internasional.
“Saya ingin IPDN ini terus berkembang dan dikenal sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul, jangan sampai tertinggal,” tutupnya. (Red)
