Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan normalisasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pemulihan di wilayah terdampak bencana di Sumatera.
“Anggaran TKD ini yang kami mohon dukungan dari MPR dan DPR. Karena Presiden sudah menyampaikan transfer ke daerah di tiga provinsi terdampak bencana ini dikembalikan seperti tahun 2025. Dampaknya besar,” ujar Tito.
Menurut Tito, pengembalian alokasi TKD seperti tahun sebelumnya akan membuat progres rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih optimal. Anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan pemulihan, seperti pengadaan mebel, perbaikan infrastruktur publik, serta sarana pemerintahan.
Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mendukung proses pemulihan pascabencana. Dana tersebut nantinya akan disalurkan kepada masyarakat terdampak sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
Tito pun meminta dukungan pimpinan MPR RI dan DPR RI agar proses percepatan pemulihan dapat berjalan maksimal.
Selama menjabat sebagai Kasatgas PRR, Tito mengaku telah melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari rapat koordinasi rutin dengan kementerian/lembaga terkait, kunjungan langsung ke lokasi terdampak, penyaluran bantuan, inventarisasi kebutuhan daerah, hingga pembahasan dashboard data Satgas PRR.
Di Kemendagri, kata Tito, juga dibentuk Posko Gabungan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dalam Satgas. Posko tersebut secara berkala menggelar rapat virtual dengan jajaran pemerintah daerah, seperti sekretaris daerah, kepala BPBD, dan dinas sosial untuk memastikan pembaruan data secara berkelanjutan.
“Ini dilakukan terus untuk update data. Mekanismenya bottom up, tergantung kecepatan pemda. Saya mengejar setiap minggu lewat zoom meeting. Setelah itu divalidasi oleh BPS supaya tidak terjadi masalah,” jelasnya.
Tito berharap daerah yang belum mengirimkan data kondisi terkini segera menyampaikannya, mengingat validitas dan kelengkapan data menjadi kunci penanganan yang komprehensif.
Secara umum, Tito menyebut progres pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak menunjukkan perkembangan signifikan. Meski masih ada sejumlah daerah yang memerlukan penanganan lanjutan, sebagian besar wilayah disebut telah kembali berjalan relatif normal.(Red)
