Jakarta, restorasihukum.com – Pada 7 Oktober 2025 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) memegang peranan penting dalam mendongkrak produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan sistem pemerintahan semi-desentralisasi yang memberikan kewenangan luas kepada Pemda dalam pengelolaan urusan pemerintahan.
Sumber: restorasihukum.com
“Kalau pusat saja yang bekerja tanpa didukung oleh mesin daerah yang juga bekerja maksimal, maka hasilnya tidak akan optimal,” ujar Tito dalam acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Dokumen strategis tersebut, menurut Tito, akan menjadi salah satu acuan bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda. Ia pun mengapresiasi kerja sama Bappenas dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunannya.
“Cetak biru ini akan diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga, termasuk juga pemerintah daerah,” katanya.
Dorong Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran Daerah
Mendagri menjelaskan bahwa Kemendagri selama ini terus mendorong Pemda untuk memperkuat produktivitas melalui efisiensi dan optimalisasi belanja. Penggunaan anggaran yang tepat sasaran disebutnya sebagai kunci agar tidak terjadi pemborosan.
Ia mencontohkan Kabupaten Lahat yang berhasil mengalihkan anggaran ke pembangunan sistem irigasi untuk mendukung pertanian. Langkah tersebut dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal.
Kendalikan Inflasi Daerah Secara Konsisten
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi di daerah. Ia menyebut bahwa Kemendagri secara rutin menggelar rapat mingguan bersama seluruh Pemda dan kementerian/lembaga terkait untuk memantau kondisi inflasi serta menentukan langkah mitigasi.
“Kami sudah hampir tiga tahun konsisten melakukan rapat koordinasi, sesuai amanat Perpres yang menunjuk Mendagri sebagai koordinator tim pengendalian inflasi daerah,” jelasnya.
Target inflasi nasional ditetapkan sebesar 2,5 persen ±1 persen. Berdasarkan data BPS per 1 Oktober 2025, inflasi tahunan hingga September tercatat sebesar 2,65 persen.
Dorong Inovasi PAD dan Digitalisasi
Tito juga meminta Pemda untuk terus mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru yang tidak membebani masyarakat kecil. Optimalisasi pendapatan daerah, menurutnya, bisa dilakukan melalui digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi.
“Dengan sistem digital, kita bisa pastikan semua pajak dan retribusi benar-benar masuk ke kas daerah,” ujarnya.
Digitalisasi ini juga menjadi landasan penting menuju e-government berbasis data kependudukan. Menurut Tito, data dari Ditjen Dukcapil telah mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia dan siap digunakan sebagai platform nasional e-government.
Manfaatkan PSN dan Permudah Perizinan
Mendagri mengingatkan pentingnya sinergi Pemda dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlangsung di wilayah masing-masing. Ia menilai PSN yang bersifat kerakyatan akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal jika dieksekusi dengan baik.
Ia juga menekankan peran Pemda dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan penyederhanaan layanan perizinan, salah satunya melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Beberapa daerah dinilai berhasil menerapkan sistem ini untuk mempercepat proses perizinan.
“Semua layanan terkoneksi dalam satu sistem digital. Jadi tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor. Cukup ke MPP,” katanya.
Fokus ke UMKM dan Hilirisasi Daerah
Di sektor ekonomi rakyat, Tito menyoroti pentingnya penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Ia mencontohkan keberhasilan DIY dalam menjaga stabilitas ekonomi saat pandemi dengan mengandalkan UMKM lokal.
Tak kalah penting, menurutnya, adalah hilirisasi sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Ia mengapresiasi langkah Pemprov Kepulauan Riau yang menjalin kerja sama ekspor produk pangan ke Singapura. Terobosan semacam ini diyakini dapat meningkatkan PAD dan membuka lapangan kerja baru.
Usulkan Penghargaan Produktivitas untuk Pemda
Sebagai bentuk dukungan terhadap semangat produktivitas daerah, Mendagri mengusulkan pembentukan Productivity Award yang diberikan kepada Pemda berprestasi. Penghargaan ini nantinya akan dilengkapi insentif keuangan guna mendorong persaingan positif antar daerah.
Turut hadir dalam peluncuran dokumen tersebut antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Sekjen Asian Productivity Organization Indra Pradana Singawinata, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.(Red)
