Jakarta, restorasihukum.com – Pada 7 Oktober 2025 Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, menyetujui pelaksanaan rehabilitasi terhadap tiga perkara penyalahgunaan narkotika. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil ekspose virtual yang digelar pada Selasa, 7 Oktober 2025, dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).
Tiga tersangka yang mendapat persetujuan rehabilitasi adalah:
1. Fredi Lotel alias Edi – Tersangka dari Kejaksaan Negeri Ambon, disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1), atau Pasal 112 Ayat (1), atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Dicky Marthen Pariama alias Dicky – Juga dari Kejaksaan Negeri Ambon, disangkakan melanggar Pasal 112 Ayat (1), atau subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU yang sama.
3. Prima Kusmawan alias Prima bin Totong Sujai (alm.) – Tersangka dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1), atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.
Keputusan rehabilitasi ini diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan, antara lain:
- Hasil laboratorium forensik menunjukkan para tersangka positif menggunakan narkotika;
- Berdasarkan metode penyidikan know your suspect, para tersangka bukan bagian dari jaringan peredaran narkoba dan berstatus sebagai pengguna akhir (end user);
- Para tersangka tidak tercatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Hasil asesmen terpadu mengklasifikasikan mereka sebagai pecandu, korban penyalahgunaan, atau penyalahguna narkotika;
- Belum pernah menjalani rehabilitasi atau baru menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, dibuktikan dengan surat keterangan resmi;
- Tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, maupun kurir dalam jaringan narkotika.
JAM-Pidum menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang penanganan perkara penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.
“Kepala Kejaksaan Negeri Ambon diminta untuk segera menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif,” ujar Prof. Asep dalam keterangannya.
Langkah ini mencerminkan komitmen Kejaksaan dalam mengedepankan pendekatan humanis dalam penegakan hukum, khususnya bagi korban penyalahgunaan narkotika yang memenuhi syarat rehabilitasi.(Red)
