Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan kepastian kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) dalam rangka penghematan energi akan diumumkan secara resmi pada Selasa (31/3/2026).
Tito mengatakan pemerintah masih mematangkan kebijakan tersebut dan meminta publik menunggu pengumuman resmi.
“Sabar saja, itu saya dengar kemungkinan besar, kemungkinan, ya, akan disampaikan resmi besok. Jadi, saya enggak mau mendahului,” ucap Tito.
Tito enggan memberikan bocoran terkait kebijakan WFH itu lebih lanjut. Namun, dia memastikan Kementerian Dalam Negeri nantinya akan mengeluarkan imbauan lebih rinci kepada pemerintah daerah (pemda).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kebijakan WFH akan diumumkan sebelum akhir Maret 2026 sebagai langkah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global.
Skema yang disiapkan, WFH akan diterapkan satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK. Sementara itu, untuk sektor swasta, kebijakan ini bersifat imbauan.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan tersebut tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional apabila diterapkan secara selektif.
Menurutnya, sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan pelayanan publik tetap akan berjalan normal karena tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh.
“Enggak (mengganggu), kalau kita pilih dengan cermat. Kalau kita pilih Jumat, jadi pasti ada penghematan BBM berapa persen lah, saya nggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak,” ujarnya.
Penerapan WFH juga diyakini dapat menekan konsumsi BBM seiring berkurangnya mobilitas masyarakat, meskipun besaran efisiensi energi masih bergantung pada fluktuasi harga minyak global.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjadi langkah adaptif dalam menjaga stabilitas energi sekaligus tetap mempertahankan produktivitas nasional.(Red)
