Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) menjadi fokus utama percepatan pembangunan di wilayah Papua. SPM yang diprioritaskan meliputi bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).
“Enam ini yang kami fokus, dan instrumen pemerintah sudah dibentuk, yaitu Komite [Eksekutif] Percepatan Pembangunan [Otonomi Khusus] Papua yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden,” ujar Mendagri usai Rapat Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Mendagri menjelaskan bahwa Komite tersebut akan mengharmonisasikan berbagai program kementerian dan lembaga dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Papua. Ia menyampaikan informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama kepala daerah di wilayah Papua dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih.
“Nanti akan memberikan arahan kira-kira apa yang harus dikerjakan oleh Komite ini,” ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian saat melaksanakan Rapat Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Dalam pertemuan dengan DPD RI, Mendagri juga memaparkan berbagai langkah pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Papua, termasuk pembentukan empat Daerah Otonom Baru (DOB). Menurutnya, pembentukan DOB merupakan aspirasi masyarakat Papua sekaligus strategi mempermudah pelayanan publik, mengingat luasnya wilayah dan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kawasan tersebut.
Mendagri mencontohkan keberhasilan Provinsi Papua Barat—hasil pemekaran pertama dari Papua induk yang dinilai mampu menunjukkan percepatan pembangunan. Ia optimistis percepatan serupa dapat terwujud di empat DOB lainnya.
“Kita melihat hasilnya. Hasilnya Papua Barat terjadi percepatan [pembangunan] tadi,” ujarnya.
Forum tersebut turut membahas sejumlah isu strategis terkait Papua, meliputi keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP), aspirasi pembentukan DOB dan skala prioritasnya, batas wilayah, keuangan daerah, dukungan terhadap sektor pariwisata, serta persoalan infrastruktur. DPD RI juga menyoroti perlunya penguatan pengawasan dan fasilitasi Kemendagri terhadap pemerintah daerah, terutama dalam penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
“Ini (pengawasan) akan kita lakukan secara bersama-sama. Tadi saya sudah jelaskan cukup detail jalan cerita dan apa solusi ke depan,” kata Tito.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum GKR Hemas; Wakil Ketua DPD RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Yorrys Raweyai; Ketua Komite I Andi Sofyan Hasdam; Ketua Komite III Filep Wamafma; serta sejumlah pimpinan dan anggota Komite I DPD RI. Sementara dari Kemendagri hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dan Akhmad Wiyagus.(Red)
