Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus menjadi prioritas utama bagi para kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan di wilayah masing-masing. Hal ini ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah sekaligus membahas Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi, yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin, 26 Mei 2025.
“Pertumbuhan ekonomi adalah indikator kinerja utama kepala daerah. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Mendagri.
Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membawa dampak positif langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahkan kenaikan sebesar 1 persen saja dapat memberikan efek signifikan, selama pertumbuhan tersebut merata. Sebaliknya, jika ekonomi tidak tumbuh atau mengalami kontraksi, maka kemiskinan akan semakin parah dan menimbulkan berbagai persoalan sosial lainnya, termasuk stunting.
“Kalau pertumbuhan ekonomi suatu daerah negatif, maka kondisi daerah itu akan memburuk. Kemiskinan makin dalam. Kalau begitu, jangan berharap bisa menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Mendagri mengungkapkan bahwa pada triwulan I tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4,87 persen secara tahunan (year-on-year). Ia menambahkan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 8 persen pada tahun 2029. Oleh karena itu, peran aktif seluruh kepala daerah sangat dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tersebut.
Untuk menunjang pemantauan perkembangan ekonomi, Kemendagri bekerja sama dengan berbagai pihak menyusun indikator proksi pertumbuhan ekonomi bulanan, sebagai pelengkap data triwulanan dari BPS. Indikator ini akan berfungsi layaknya Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang digunakan sebagai alat pantau inflasi mingguan.
Tito juga menyoroti beberapa daerah yang mencatat pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional. Ia mendorong agar daerah-daerah tersebut segera mengambil langkah konkret guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kemendagri tengah menyusun strategi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Strategi ini mengadopsi pendekatan kolaboratif yang telah terbukti berhasil dalam upaya pengendalian inflasi.
“Kita coba terapkan pola yang sama seperti saat mengendalikan inflasi. Pemerintah daerah harus bergerak aktif untuk meningkatkan perekonomian di wilayah masing-masing,” jelasnya.
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan turut dihadiri secara langsung oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya:
- Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy
- Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini
- Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono
- Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis
Sedangkan peserta lainnya hadir secara virtual, termasuk:
- Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Investasi, Suwandi
- Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru Dwi Putra
- Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Rini Andrida
- dan sejumlah perwakilan instansi terkait lainnya.
(Red)
