Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menekankan bahwa semangat otonomi daerah harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. Ia menyatakan, tujuan utama dari pelaksanaan otonomi adalah memperkuat pemerintahan lokal dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Bima Arya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor Great Institute Indonesia, Jakarta, pada Senin, 26 Mei 2025. Acara tersebut mengangkat tema “Mendorong Pemerataan Lewat Desain Ulang Hubungan Pusat – Daerah di Era Efisiensi Anggaran.”
“Otonomi berarti berpihak pada keadilan sosial, memberi ruang bagi aspirasi masyarakat, dan memperkuat pemerintahan dari bawah,” ujar Bima.
Ia mengajak seluruh peserta FGD untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah sejauh ini. Menurutnya, prinsip otonomi bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mengelola keberagaman dan potensi lokal secara optimal, sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Dalam paparannya, Bima juga mengungkapkan bahwa masih banyak daerah yang memiliki kapasitas fiskal lemah, di mana pendapatan asli daerah (PAD) masih lebih kecil dibanding dana transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, daerah dengan PAD tinggi umumnya dipimpin oleh kepala daerah yang transparan dan memiliki visi pembangunan yang kuat.
“Pemimpin yang efektif biasanya berasal dari daerah dengan kapasitas fiskal tinggi. Mereka mampu memimpin dengan terbuka dan berpikir jauh ke depan,” ungkapnya.
Wamendagri juga menyampaikan bahwa Kemendagri terus mendorong efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang mampu mengalihkan belanja ke program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti layanan kesehatan dan pendidikan.
“Presiden menekankan hal-hal mendasar: rakyat ingin makan, sehat, sekolah, dan bekerja,” tegas Bima.
Lebih jauh, ia menyinggung upaya pemerintah dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, di antaranya dengan memanfaatkan bonus demografi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat disebut sebagai langkah konkret yang memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
Forum ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, antara lain Ketua Dewan Direktur Great Institute Indonesia Syahganda Nainggolan, Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Wakil Rektor II Universitas Andalas Hefrizal Handra, Wali Kota Payakumbuh periode 2012–2022 Riza Falepi, CEO Neraca Ruang Jilal Mardhani, serta sejumlah undangan lainnya. (Red)
