Jakarta, restorasihukum.com – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Polri, khususnya jajaran Brimob dan Bareskrim, dalam menangani insiden ancaman bom terhadap pesawat Saudi Airlines SV-5726 yang mengangkut jemaah haji asal Indonesia dari Jeddah ke Jakarta.
Habiburokhman menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat berbahaya dan merupakan bentuk perbuatan teror yang tidak boleh dianggap sepele. Ia meminta agar pengusutan dilakukan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku pengirim ancaman.
“Itu kan bahaya sekali ya. Makanya Bareskrim sudah turun tangan. Kita apresiasi kecepatan Polri dalam merespons kondisi darurat tersebut. Teman-teman Brimob sangat cekatan, langsung turun dan memeriksa seluruh detail,” ungkapnya kepada media pada Rabu (18/6/2025).
Ketua Komisi III menekankan bahwa meskipun hasil pemeriksaan menyatakan tidak ada bahan peledak ditemukan, perbuatan menyebar ancaman bom tetap harus diproses hukum sebagai bentuk upaya teror.
“Walaupun tidak ditemukan bom, tindakan seperti itu sudah masuk kategori teror. Harus diusut tuntas—siapa yang kirim email, motifnya apa—harus dikejar dan diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kemungkinan insiden serupa terulang tetap terbuka, mengingat ancaman seperti ini bisa datang dari dalam maupun luar negeri.
“Kemungkinan terulang kan sangat besar. Maka setiap ada peristiwa seperti ini, harus langsung ditindaklanjuti. Ini menyangkut keselamatan masyarakat dan nama baik negara,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, pesawat Saudi Airlines SV-5726 mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, setelah menerima ancaman bom melalui surat elektronik. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim Jibom, Kodam, dan Paskhas TNI AU, pesawat dinyatakan steril dari bahan peledak.
“Hasil sementara dari pengecekan menyatakan pesawat clear, baik dari kabin maupun barang-barang yang diangkut. Namun, pendalaman terhadap barang bawaan jemaah masih terus dilakukan,” ujar Kapolda Sumut Irjen Pol. Wishnu Hermawan Februanto.
Ketua Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi penanganan kasus ini dan mendorong semua pihak untuk tidak lengah terhadap bentuk-bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat luas, khususnya dalam konteks perjalanan ibadah haji. (Red)
