Jakarta, restorasihukum.com — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menegaskan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Hal ini disampaikan oleh Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, dalam Forum Diskusi Aktual (FDA) bertajuk “Tantangan, Strategi, Kelemahan, dan Peluang BUMD sebagai Pilar Kemandirian Fiskal Daerah” yang digelar di Command Centre BSKDN, Rabu (30/7/2025).
Menurut Yusharto, transformasi BUMD memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, profesional, serta memiliki visi pembangunan ekonomi jangka panjang. Ia menyoroti masih banyaknya BUMD yang menghadapi tantangan seperti lemahnya tata kelola, rendahnya inovasi, dan produktivitas yang belum optimal.
“BUMD tidak cukup hanya dibekali modal usaha. Diperlukan kepemimpinan manajerial yang kuat serta sistem tata kelola yang akuntabel,” ujarnya.
Peran BUMD dinilai strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan layanan publik berbasis bisnis.
Sementara itu, praktisi hukum dan akademisi dari ITB dan Universitas Jenderal Achmad Yani, Pininta Ambuwaru, menekankan perlunya regulasi yang lebih kuat untuk mendukung peran BUMD. Ia menyebut bahwa pengaturan BUMD dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah masih terbatas.
“Kita butuh reformasi regulasi dan sikap. Pendirian BUMD harus sesuai kebutuhan daerah, dan manajemennya harus profesional,” tegasnya.
Dari sisi pengawasan, Indra Khaira Jaya, Direktur Pengawasan BUMD dan Desa BPKP, menjelaskan bahwa BPKP terus melakukan pembinaan berbasis data dan karakteristik masing-masing BUMD. Pendampingan yang diberikan mencakup manajemen risiko, penguatan sistem pengendalian internal, dan tata kelola berbasis prinsip good corporate governance.
“Setiap BUMD punya tantangan yang unik. Maka pembinaan harus relevan dan aplikatif,” jelas Indra.
Forum ini menjadi momentum strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam mendorong BUMD yang sehat, produktif, dan berperan aktif dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan. (Red)
