Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Tanah Papua guna mempercepat pembangunan. Menurutnya, pemekaran wilayah di Papua hingga kini belum sepenuhnya berdampak optimal terhadap percepatan pembangunan. Hal tersebut disampaikan Tito Karnavian saat Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya tiga tugas utama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yakni sinkronisasi dan harmonisasi program, pengawasan, serta evaluasi secara berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong percepatan pembangunan Papua agar segera terealisasi secara nyata.
Ia menilai, Komite Eksekutif memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan serta menyelaraskan program kementerian dan lembaga di tingkat pusat agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Papua, termasuk menyatukan program pusat dengan pemerintah daerah.
Mendagri mencontohkan, kegagalan program pusat kerap terjadi akibat tidak adanya kesinambungan dengan program daerah.
“Jangan sampai program pusat, misalnya pembangunan bendungan, berjalan, tetapi irigasi yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota justru tidak terlaksana,” ujarnya.
Mendagri menjelaskan bahwa ketidaksinambungan tersebut sering dipengaruhi oleh perbedaan janji politik para kepala daerah. Oleh karena itu, Mendagri mendorong agar pelaksanaan RAPPP 2025–2029 membuka ruang umpan balik dari pemerintah daerah, sehingga pendekatan pembangunan tidak bersifat top-down semata.
“Kita tidak ingin program ini menjadi desain yang sepenuhnya top-down. Program harus menyesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah, sehingga perlu mekanisme bottom-up,” katanya.
Selain harmonisasi, Mendagri Tito juga meminta Komite Eksekutif melakukan pengawasan rutin terhadap daerah yang mengalami kendala dalam menjalankan agenda percepatan pembangunan. Pengawasan tersebut, lanjutnya, harus disertai dengan penyerapan aspirasi dari kepala daerah.
Ia mengusulkan evaluasi dilakukan setiap tiga hingga empat bulan. Jika tidak ada perbaikan signifikan, hasil evaluasi akan dilaporkan dan dipantau langsung oleh Presiden, termasuk kemungkinan adanya intervensi lanjutan.(Red)
Informasi: Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk untuk mengharmonisasikan program percepatan pembangunan Papua dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2025.
