Tapanuli Tengah, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah warga yang terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pendataan tersebut harus mencakup klasifikasi kerusakan ringan, sedang, hingga berat guna memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran. Hal ini disampaikan saat meninjau Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori, Jumat (27/3/2026).
Mendagri Tito menegaskan bahwa klasifikasi kerusakan menjadi syarat utama pencairan bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Jika tidak ada klasifikasi ringan, sedang, dan berat, maka dana bantuan tidak bisa disalurkan,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan besaran bantuan berdasarkan tingkat kerusakan. Untuk rumah rusak ringan, warga akan menerima Rp15 juta, sementara kategori rusak sedang memperoleh Rp30 juta. Selain itu, tersedia bantuan tambahan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berupa jaminan hidup sebesar Rp15 ribu per orang per hari selama tiga bulan, bantuan perabot rumah tangga Rp3 juta, serta bantuan ekonomi Rp5 juta.
Guna mempercepat proses tersebut, Tito menginstruksikan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, untuk segera membentuk tim pendataan terpadu. Tim ini akan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, serta Dukcapil, dengan pendampingan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Tim tersebut diminta turun langsung ke lapangan dengan dukungan anggaran memadai dan menargetkan penyelesaian pendataan dalam waktu satu minggu.
Tito juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menghambat percepatan penanganan bencana. Ia meminta kepala daerah untuk mengevaluasi bahkan melaporkan pejabat yang tidak mendukung upaya tersebut.
“Ini adalah situasi bencana, jangan sampai masyarakat menjadi korban,” tegasnya.
Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Sosial menyatakan kesiapan penuh dalam merealisasikan pembangunan serta penyaluran bantuan.
Saat ini, pelaksanaan pembangunan fisik, termasuk hunian tetap, masih menunggu kelengkapan data valid serta penyediaan lahan yang sah dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.(Red)
