Biak Numfor, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Biak Numfor, Papua, untuk mendukung implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Sabtu, 1 Agustus 2026, sekaligus menandai komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Menurut Mendagri, Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap masyarakat kecil yang salah satunya diwujudkan melalui kebijakan pembangunan Sekolah Rakyat. Kebijakan tersebut, kata Tito, lahir dari keprihatinan Presiden terhadap anak-anak terlantar dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
“Terlintaslah ide beliau (Presiden Prabowo) ‘Kita harus memelihara anak-anak terlantar’. Salah satunya, dengan cara diberikan sekolah untuk mereka supaya mereka tidak lagi menjadi pengemis seperti bapaknya, supaya mereka tidak lagi jadi pemulung seperti bapaknya. Mereka harus naik kelas, dan itu tanggung jawab negara,” ujar Tito.
Mendagri menjelaskan, Sekolah Rakyat berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos) dan menyasar anak-anak terlantar dari kelompok masyarakat prasejahtera, khususnya yang berada pada desil 1 dan 2. Sekolah tersebut dibangun dengan konsep asrama, sementara seluruh biaya pendidikannya ditanggung negara.
Selain menyediakan fasilitas pendukung dan tenaga pendidik terbaik, pembinaan Sekolah Rakyat juga berada di bawah koordinasi Kemensos. Adapun Kemendagri mendapat tugas mengoordinasikan pemerintah daerah (Pemda) agar mendukung pelaksanaan program, salah satunya melalui penyediaan lahan.
Namun, Tito mengakui tidak semua daerah langsung merespons program tersebut. Di Provinsi Papua, hanya beberapa daerah yang sejak awal menunjukkan kesiapan dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
“Dan salah satunya adalah yang proaktif adalah Bupati Biak. Kalau beliau tidak nyiapkan ini, tidak akan jadi ini barang. Ya makanya tadi di Papua sendiri cuma tiga yang menyambut, Jayapura, Sarmi, dan Biak,” kata Tito.
Mendagri menambahkan, Presiden Prabowo telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat secara serentak dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Januari 2026. Setelah peresmian tersebut, pembangunan Sekolah Rakyat terus dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di berbagai daerah dengan menggunakan prototipe bangunan yang sama.
Dalam kesempatan tersebut, Tito mengajak para kepala daerah se-Tanah Papua untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Menurutnya, program tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar memiliki masa depan yang lebih baik.
“Saya juga merasa bangga karena bisa melakukan groundbreaking di sini. Saya terima kasih dan merasa terhormat,” tandas Mendagri.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra beserta istri, Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Biak Numfor. (Red)
