Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meraih penghargaan Tokoh Pendorong Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah dari detikcom. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi atas konsistensi Mendagri dalam membina serta mendorong pemerintah daerah menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai mampu menjadi motor koordinasi berbagai kebijakan ekonomi di tingkat daerah.
Penilaian tercermin dari sejumlah capaian strategis, termasuk inflasi yang stabil di kisaran 2 persen dan penerapan sistem monitoring inflasi mingguan berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga level kabupaten/kota.
Mendagri dinilai aktif memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan optimal, mendorong peningkatan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, serta memperbaiki ekosistem kemudahan berusaha melalui layanan perizinan yang lebih cepat dan efisien. Upaya tersebut dinilai menjaga perputaran uang dan aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito memaparkan berbagai langkah yang ditempuh Kemendagri dalam mengendalikan inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut rakor pengendalian inflasi yang rutin digelar sejak September 2022 menjadi salah satu instrumen penting. Pada awal pelaksanaan rakor, inflasi berada di angka 5,9 persen. Berkat kolaborasi lintas sektor, inflasi berhasil ditekan hingga stabil di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Inflasi Oktober 2025 bahkan tercatat sebesar 2,86 persen secara year-on-year (YoY).
Selain pengendalian inflasi, Kemendagri juga memantau pertumbuhan ekonomi daerah secara berkala melalui analisis data BPS.
“Yang tinggi pertumbuhan ekonominya kita minta untuk dijaga, yang rendah kita dorong melalui peran dari teman-teman kementerian/lembaga lain dan juga daerah,” ujar Mendagri Tito.
Untuk menjaga perputaran ekonomi, Kemendagri melakukan evaluasi rutin atas pendapatan dan belanja APBD setiap bulan. Menurut Mendagri, pendapatan daerah yang tinggi idealnya diikuti realisasi belanja yang maksimal agar peredaran uang di masyarakat tetap bergerak dan aktivitas ekonomi swasta ikut meningkat.
Kemendagri juga mendorong percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh daerah. MPP dinilai sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kemudahan berusaha karena menyatukan berbagai layanan pemerintahan, mulai dari administrasi kependudukan, layanan perizinan, paspor, hingga pertanahan.
“Dengan adanya kemudahan berusaha maka akan lebih mudah bagi masyarakat yang ingin berusaha, memudahkan membuka lapangan kerja,” Ujar Mendagri.
Mendagri menyampaikan apresiasi kepada detikcom atas penghargaan tersebut. Ia menilai pengakuan itu menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus menghadirkan kinerja nyata bagi masyarakat.
“Penghargaan ini tentu akan membesarkan hati kami dan membuat kami bekerja lebih keras lagi,” tandasnya.(Red)
