Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melantik Mayjen TNI Edi Nurhabad sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP di Kantor BNPP, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 121/TPA Tahun 2026.
Dalam amanatnya, Mendagri menjelaskan pelantikan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Aturan tersebut memungkinkan personel TNI aktif menduduki jabatan di BNPP.
Mendagri berharap kehadiran Edi Nurhabad dapat memberikan suasana baru sekaligus memperkuat kinerja BNPP, khususnya dalam pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan. Menurutnya, pelaksanaan tugas BNPP selama ini telah berjalan dengan baik, tetapi masih perlu terus dioptimalkan.
“Khusus untuk di bidang infrastruktur ini, saya minta nanti Pak Edi Nurhabad, dan juga seluruh direktur yang ada, tiga direktur yang di bawah, serta para kasubdit yang ada, benar-benar bisa memahami, memetakan permasalahan-permasalahan infrastruktur di perbatasan,” ujar Mendagri.
Karena itu, Mendagri meminta jajaran BNPP memastikan berbagai persoalan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak tertinggal atau terabaikan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang baik dan merata turut memperkuat rasa keadilan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Selain memetakan persoalan, Mendagri menekankan pentingnya menentukan skala prioritas pembangunan. Hal ini diperlukan karena kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan cukup banyak, sedangkan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan dan tahapan pembangunan.
“Jadi, pahami problem, petakan problem di bidang infrastruktur perbatasan, dibuat prioritas mana yang diperlukan, karena pasti banyak sekali, enggak semua bisa dikerjakan. Dibuat roadmap 2027 mau bikin apa, 2028 mau bikin apa, 2029 kira-kira apa,” sambungnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Mendagri meminta jajaran BNPP memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Koordinasi diperlukan untuk memastikan berbagai program nasional, seperti pembangunan perumahan rakyat, jembatan, revitalisasi sekolah, dan program lainnya, dapat terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan.
Dalam konteks program perumahan rakyat, Mendagri berpesan agar BNPP turut memperkuat program yang tengah diupayakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Menurutnya, program tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Mendagri juga membuka ruang koordinasi bagi jajaran BNPP apabila terdapat kebijakan atau persoalan yang memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut.
“Jangan segan melapor, menyampaikan informasi, kalau memang perlu memberikan suatu masukan yang bagus, dan dianggap urgent, temui saya,” tandasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Edfrie Richard Maith, serta pejabat terkait lainnya. (Red)
