Jakarta, restorasihukum.com – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Hakim Konstitusi Arsul Sani tidak terbukti melakukan pemalsuan ijazah doktoral, sebagaimana isu yang sempat mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang MKMK di Jakarta, Kamis setelah lembaga itu melakukan rapat klarifikasi pada 20 Oktober 2025 dan menindaklanjutinya dengan registrasi temuan di Sekretariat MKMK pada 7 November 2025.
“Hakim terduga (Arsul Sani) tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip integritas dalam Sapta Karsa Hutama,” ujar Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna, sebagaimana dikutip dari laman resmi MK.
Dalam pertimbangan putusan, Sekretaris MKMK Ridwan Mansyur menegaskan bahwa MKMK tidak memiliki kewenangan maupun kapasitas untuk menentukan keabsahan serta keaslian ijazah doktoral Arsul Sani. Meski demikian, ia mengakui bahwa keabsahan ijazah merupakan salah satu unsur penting dalam menilai ada tidaknya pelanggaran etik.
Ridwan menjelaskan bahwa MKMK tidak sedang menilai dugaan pemalsuan dokumen berdasarkan unsur delik dalam KUHP. Namun, MKMK tetap dapat menggunakan ukuran unsur delik pemalsuan dokumen untuk menilai apakah tindakan hakim terduga dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela.
Pada sidang pemeriksaan temuan pada Rabu 12 Oktober 2025, MKMK meminta Arsul menunjukkan ijazah doktoral yang dipersoalkan. Arsul hadir dan menyerahkan dokumen tersebut kepada majelis.
Ridwan mengatakan MKMK tidak memiliki perangkat untuk memastikan otentisitas sebuah dokumen, namun sikap Arsul yang membuka diri dengan memperlihatkan ijazahnya kepada majelis dinilai sebagai isyarat positif. Arsul juga menunjukkan sikap terbuka kepada publik melalui konferensi pers, di mana ia menjelaskan proses studi doktoralnya dan menunjukkan ijazah tersebut.
MKMK turut mempertimbangkan fakta bahwa Arsul menghadiri upacara wisuda kampusnya, Collegium Humanum Warsaw Management University, di Warsawa, Polandia, pada Maret 2023.
“Dokumen ijazah tersebut adalah dokumen otentik/asli. Majelis tidak menemukan adanya pemalsuan dokumen ijazah maupun penggunaan dokumen palsu oleh hakim terduga,” jelas Ridwan.
Anggota MKMK Yuliandri menambahkan bahwa selama proses pendidikan doktoralnya, Arsul telah mengajukan penelitian disertasi dan terdapat bukti korespondensi bimbingan melalui surat elektronik antara dirinya dan pembimbing.
“Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk meragukan proses penelitian yang dilakukan hakim terduga dalam rangka memenuhi syarat kelulusan gelar doktor,” kata Yuliandri.
Berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan, MKMK menyimpulkan bahwa Arsul Sani tidak terbukti melakukan pelanggaran etik terkait tuduhan pemalsuan ijazah doktoral yang menjadi salah satu syarat pencalonan hakim konstitusi.(Red)
