Ngawi, restorasihukum.com – Diduga Oknum Dinas Pendidikan (Dindik) melakukan pungutan liar penerimaan dana Bantuan pemerintah ( Bantah) kepada Kepala Sekolah Dasar yang menerima Bantah dengan dalih biaya komitmen.
kepala sekolah yang enggan namanya disebutkan menuturkan bahwa hal tersebut dilakukan agar semua bisa lancar. Sebab bila tidak ada setoran ke dinas berupa dana komitmen maka pencairan akan dipersulit.
“Sepertinya ada keharusan untuk menyetorkan sejumlah uang (ke Dinas). Alasannya sebagai dana komitmen,” ujarnya pada wartawan, Jumat (5/10).
Dalam penelusuran tersebut, wartawan menanyakan kepada siapa harus meyetor sejumlah uang tersebut, Kepala Sekolah mengatakan ada dari Dinas yang langsung mengambil.
“Kalau sekolah kita mendapat bantuan sekitar 200 juta lebih untuk rehab 4 kelas, Uang diambil pejabat dinas pendidikan langsung di sekolahan mas,” Ujar Kepala Sekolah yang tidak mau menyebutkan namanya.
Sebagain besar kepala SDN yang didatangi takut memberitahu namanya, sebab takut ada sanksi dari pihak dinas.
Jumlah penerima bantuan pemerintah ada 16 SDN di Ngawi dengan nominal bervariasi sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Sementara itu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar ( Dikdas), Hadi Pranowo, saat dihubungi wartawan hanya mengatakan lagi rapat. “Maaf mas, masih rapat sama Setda,” katanya.
Setelah ditunggu beberapa saat dan dihubungi lagi sudah tidak mau menjawab. Bahkan menurut kabar yang beredar, Hadi selalu menghindar bila ditemui wartawan. Dan saat didatangi ke kantor dinas tidak ada. (iko)
