Jakarta, restorasihukum.com – Pada Rabu, 8 Oktober 2025 Fenomena User-Generated Content (UGC) atau konten yang dibuat langsung oleh pengguna di platform digital telah mengubah lanskap produksi dan konsumsi informasi secara fundamental. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan hukum hak cipta yang serius, terutama dalam mengakomodasi peran hibrida antara pencipta, konsumen, dan pelanggar konten.
UGC, yang meliputi berbagai bentuk konten seperti teks, gambar, audio, dan video, berkembang pesat di era Web 2.0 melalui platform seperti YouTube dan TikTok. Namun, karakter kolaboratif dan transformatif dari konten ini menimbulkan konflik dengan kerangka hukum hak cipta tradisional yang didasarkan pada konsep pencipta tunggal dan hak eksklusif.
Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 belum mampu mengatur secara efektif tanggung jawab hukum platform digital sebagai perantara utama ekosistem UGC. Kekosongan norma ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam menegakkan hak cipta secara proporsional, baik bagi pencipta maupun pengguna.
Secara global, terdapat dua model regulasi yang berbeda dalam menangani liabilitas platform digital. Model Amerika Serikat, melalui Digital Millennium Copyright Act (DMCA), menggunakan mekanisme safe harbor yang memberi imunitas bersyarat bagi platform selama mereka bertindak cepat menghapus konten bermasalah berdasarkan laporan pemegang hak. Sementara itu, Uni Eropa menerapkan pendekatan proaktif melalui DSM Directive Artikel 17, yang mewajibkan platform mengambil langkah preventif dan bertanggung jawab langsung atas konten yang diunggah pengguna.
Kedua model ini memiliki kelebihan dan kekurangan, terutama terkait inovasi platform, kebebasan berekspresi, dan efektivitas perlindungan hak cipta. Di Indonesia, belum ada mekanisme yang memadai untuk mengimbangi dinamika tersebut, sehingga pengelolaan konten digital saat ini lebih banyak bergantung pada kebijakan internal platform global.
Para ahli hukum merekomendasikan reformasi legislatif yang menghadirkan rezim hukum khusus (sui generis) yang seimbang antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berekspresi. Reformasi ini diharapkan mencakup mekanisme prosedural seperti “notice-and-takedown” ala DMCA, dengan tanggung jawab lebih kuat bagi platform besar serta perlindungan eksplisit bagi penggunaan transformatif seperti parodi, kritik, dan komentar.
Dengan langkah ini, Indonesia dapat membangun kerangka hukum hak cipta digital yang modern dan adaptif, menjawab tantangan era digital tanpa mengorbankan inovasi dan kebebasan berekspresi masyarakat.(Red)
