Surabaya, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Surabaya, Jumat (17/10/2025), guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri berdialog dengan masyarakat dan petugas, serta meninjau langsung layanan seperti pengurusan PBG dan administrasi kependudukan.
Sumber: restorasihukum.com
“Kita lihat dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini, semua outlet-outlet untuk buat paspor, kemudian Dukcapil, tadi ada yang buat KK, dan lain-lain, semua dalam satu atap, termasuk di antaranya Persetujuan Bangunan Gedung, yang dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), ini juga ada di sini,” ujarnya.
Mendagri mencatat, secara nasional telah berdiri 296 MPP. Di Jawa Timur, 35 dari 38 daerah telah memiliki MPP, sementara tiga lainnya yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun belum memiliki layanan serupa.
Ia mendorong Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak untuk mempercepat pembangunan MPP di ketiga daerah tersebut.
“Sehingga akan membuat masyarakat tertolong, waktunya cepat, transparan karena ada CCTV, friendly, dan kemudian pembayarannya jelas,” imbuhnya.
Mendagri juga menyampaikan bahwa keberadaan MPP dapat mempercepat layanan dan mencegah korupsi. Ia mengapresiasi kinerja Wali Kota Surabaya, Gubernur, dan Wakil Gubernur Jatim atas pelayanan publik yang semakin baik, serta mendorong penguatan digitalisasi di masa mendatang.
Turut hadir dalam kunjungan itu Wakil Gubernur Emil Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan sejumlah pejabat lainnya.(Red)
