Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tengah menyiapkan pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) baru khusus sektor tekstil menyusul pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan penutupan kegiatan operasional perusahaan tersebut.
Prasetyo mengatakan, BUMN baru itu disiapkan untuk menangani persoalan industri garmen dan tekstil melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.
“Berkaitan dengan kejadian yang menimpa PT Sritex, ini sedang dalam proses. Kita harapkan dalam waktu dekat semua proses bisa diselesaikan sehingga PT Sritex, bagaimana pun, harus kita selamatkan dalam arti kegiatan ekonominya tetap berjalan,” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (19/01/2026).
Pras, sapaan akrab Prasetyo, menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dan operasional Sritex perlu tetap berjalan meskipun perusahaan tersebut telah dinyatakan pailit.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sritex terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 10 ribu karyawan. Perusahaan tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara yang memasok produk tekstil dan garmen untuk pasar domestik maupun ekspor.
“Di sana kurang lebih mempekerjakan 10 ribu karyawan dan menghasilkan kegiatan ekonomi yang cukup besar dari produk pakaian dan seragam, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara,” ujar Pras.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk BUMN baru khusus sektor tekstil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada 11 Januari 2026.
Menurut Airlangga, pembentukan BUMN baru tersebut bukan untuk menghidupkan kembali perusahaan tekstil lama, melainkan untuk memperkuat industri tekstil dan garmen nasional yang dinilai menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif Amerika Serikat.
“Akan membentuk BUMN baru khusus tekstil, bukan menghidupkan perusahaan tekstil lama,” ujar Airlangga.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil studi yang telah rampung, pemerintah akan melanjutkan rencana tersebut dengan penyusunan peta jalan (roadmap) penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menyiapkan pendanaan sebesar 6 miliar dolar AS melalui BPI Danantara. Dana itu akan diarahkan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, serta peningkatan ekspor sektor tekstil.
“Oleh karena itu, sudah dibuat roadmap bagaimana meningkatkan ekspor kita yang dari 4 miliar dolar AS bisa naik menjadi 40 miliar dolar AS dalam 10 tahun, serta bagaimana melakukan pendalaman rantai nilai industri tekstil,” jelas Airlangga.(Red)
