Sulawesi Tengah, restorasihukum.com – Pada Kamis, 9 Oktober 2025 Di jantung Sulawesi Tengah, peradilan adat Kaili tetap eksis sebagai sistem hukum unik yang berakar kuat pada nilai-nilai budaya lokal. Selain berperan sebagai warisan sejarah, peradilan adat ini juga menjadi instrumen sosial yang relevan untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan masyarakat di era modern.
Peran dan Eksistensi Peradilan Adat Kaili
Peradilan adat Kaili berfungsi sebagai lembaga resmi untuk menyelesaikan sengketa sosial, termasuk kasus pidana seperti perzinahan, di komunitas Kaili. Keberadaannya terutama kuat di wilayah yang sulit dijangkau oleh aparat negara, seperti Desa Salena dan Desa Sivua di Kabupaten Donggala, serta Kelurahan Silae di Kota Palu.
Masyarakat Kaili menjalankan sistem hukum adat lisan bernama Atura Nu Ada, yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam aspek ucapan (posumba), perbuatan (ampena), dan tindakan (kainggua).
Tujuan utama peradilan adat bukan untuk menghukum semata, melainkan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Penelitian Buyung Merdeka mengungkapkan bahwa sanksi adat berfungsi sebagai koreksi sosial yang mengembalikan harmoni bersama. Bahkan, tanggung jawab pelanggaran bisa bersifat kolektif, melibatkan seluruh komunitas dalam menjaga norma.
Mekanisme Penyelesaian Perkara
Proses peradilan adat Kaili mengedepankan musyawarah dan partisipasi masyarakat. Ketika terjadi pelanggaran, seperti perzinahan, laporan disampaikan oleh pihak yang dirugikan (To Rugi) kepada lembaga adat yang dipimpin Balengga Nu Ada (Ketua Adat).
Pemeriksaan awal dilakukan terhadap para pihak, termasuk pelaku (To Sala). Sidang adat digelar di Bantaya (pondok adat) atau ruang terbuka, dihadiri tetua adat, tokoh masyarakat, minimal dua saksi, dan masyarakat umum. Proses persidangan berlangsung terbuka dengan kesempatan bagi pelaku dan korban menyampaikan keterangan serta pemeriksaan barang bukti.
Putusan diambil berdasarkan musyawarah dewan adat dan bersifat final serta mengikat. Peradilan ini tidak mengenal kuasa hukum; penentuan kesalahan didasarkan pada fakta dan pengakuan di persidangan. Kepolisian bahkan mengakui putusan adat berdasarkan asas ne bis in idem — yang melarang hukuman ganda untuk perkara sama — seperti yang terjadi di Desa Sivua pada 2011, saat penyidikan dihentikan karena perkara sudah diselesaikan secara adat.
Sanksi Adat: Variasi dan Penyesuaian Modern
Sanksi adat Kaili, dikenal sebagai Givu, terbagi dalam tiga kategori:
1. Sala Kana (Sanksi Berat) — untuk pelanggaran serius seperti perzinahan, pembunuhan, atau penghinaan terhadap kepala adat.
2. Sala Mbivi (Sanksi Sedang) — untuk pelanggaran menengah.
3. Sala Baba (Sanksi Ringan) — untuk pelanggaran ringan.
Fokus utama adalah Sala Kana, yang meliputi beberapa bentuk sanksi:
- Nilabu: Hukuman berupa perendaman pelaku ke laut. Di era modern, seperti di Kelurahan Silae (2017), Nilabu diubah menjadi ritual simbolik tanpa menghilangkan nyawa, sebagai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
- Nipali : Pengusiran pelaku dari kampung atau wilayah adat.
- Nibeko: Pengucilan sosial pelaku.
- Bangu Mate : Denda adat berupa hewan ternak, biasanya kerbau, dan perlengkapan adat. Karena kesulitan mencari benda adat, denda sering dikonversi menjadi uang.
Kasus perzinahan antara pasangan menikah dan lain (Nobualo/Nebualosi) mendapat sanksi Bangu Mate dengan rincian kerbau, kain adat, piring adat, dulang, mangkuk, mata uang Riyal (kini Rupiah), serta piring adat khusus. Jika pelaku tak mampu membayar, sanksi alternatif seperti Nilabu dan Nipali diberlakukan, seperti di Silae.
Peradilan Adat Kaili: Warisan Budaya dan Penjaga Harmoni
Peradilan adat Kaili membuktikan bahwa kearifan lokal mampu bertahan dan beradaptasi dalam era modern dan perkembangan hukum nasional. Walau sanksi disesuaikan agar selaras dengan HAM dan ajaran agama, esensi dan peranannya menjaga keharmonisan sosial tetap terjaga.
Peradilan adat ini harus dihormati sebagai pelengkap, bukan pesaing hukum nasional, memberikan solusi berbasis budaya dan keadilan lokal. Dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia, peradilan adat Kaili adalah kekayaan budaya yang mencerminkan kedalaman dan kemegahan warisan bangsa.(Red)
