Bandung,restorasihukum.com – Pernyataan seorang anggota DPR RI yang menyebut “jika ada yang menginginkan DPR dibubarkan, adalah tolol-tololnya orang” menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk kalangan masyarakat sipil di Jawa Barat.
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jawa Barat, Agus Chepy Kurniadi, menilai pernyataan tersebut mencerminkan sikap arogan dan rendahnya etika politik seorang wakil rakyat.
“Jika seorang anggota DPR menyebut rakyat tolol hanya karena menyampaikan aspirasi, maka justru dialah yang patut dipertanyakan kewarasannya. ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) saja masih bisa dimaklumi, sedangkan anggota DPR digaji dari uang rakyat dan seharusnya berpikir jernih,” ujar Agus Chepy, Minggu (25/8/2025).
Menurutnya, DPR sebagai lembaga representatif harus siap menerima kritik, bahkan yang paling tajam sekalipun. Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat, termasuk soal pembubaran DPR, merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
“Keberadaan DPR bukan hak istimewa individu, melainkan mandat dari rakyat. Kalau rakyat kecewa dan menyuarakan pembubaran, itu bentuk evaluasi. Bukan berarti mereka pantas disebut tolol,” tegasnya.
Agus juga mengingatkan para legislator agar menjaga sikap dan ucapan di ruang publik. Ia menilai komentar seperti itu justru memperburuk citra DPR yang selama ini sudah banyak disorot karena kinerja buruk, isu korupsi, dan praktik politik transaksional.
“Kalau DPR ingin dihormati, buktikan lewat kerja, bukan dengan ucapan kasar. Jangan sampai marwah lembaga jatuh hanya karena satu-dua oknum yang merasa paling benar,” tutup Agus.
Pernyataan kontroversial anggota DPR tersebut dinilai memperlebar jurang ketidakpercayaan publik terhadap parlemen. Kritikus menilai, respons kasar terhadap kritik rakyat justru mencederai semangat demokrasi dan mengabaikan prinsip keterwakilan yang menjadi dasar eksistensi DPR.(Red)
