Jakarta,restoraishukum.com – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) berhasil memediasi perdamaian antara Prof Paiman dan dua pihak tergugat, yakni Bambang Suryadi Bitor dan Prof Hermanto, dalam perkara gugatan perdata terkait dugaan penyebaran informasi palsu mengenai ijazah Presiden Joko Widodo.
Perdamaian tercapai dalam proses mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Harika Nova Yeri, dengan bantuan mediator non-hakim KRAT Agus Susanto, pada Rabu (3/9/2025). Kedua tergugat sepakat meminta maaf kepada penggugat, yang menjadi dasar tercapainya kesepakatan damai.
Perkara ini terdaftar dalam sistem pengadilan dengan Nomor Perkara 456/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Meski mediasi berhasil untuk sebagian pihak, gugatan terhadap lima tergugat lainnya — yakni Roy Suryo, Eggi Sudjana, Dr. Tifazua Tyassuma (dr. Tifa), Kurnia Tri Royani, dan Rismon — tetap berlanjut karena belum tercapai kata sepakat.
Prof Paiman menyatakan akan melanjutkan proses hukum terhadap para tergugat yang belum berdamai.
Dalam gugatan sebelumnya, Prof Paiman mengajukan 11 poin petitum, termasuk permintaan agar para tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, serta tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing sebesar Rp750 juta. Ia juga meminta pemulihan nama baik yang diumumkan di media massa dan pemberlakuan dwangsom (uang paksa) Rp1 juta per hari jika tergugat lalai menjalankan putusan pengadilan.
Gugatan ini merupakan kelanjutan dari polemik seputar tuduhan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya telah dihentikan oleh Bareskrim Polri. Dalam gugatan ini, Paiman juga meminta pengadilan menyatakan bahwa Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) tersebut sah dan tidak dapat diganggu gugat.
Perkara ini menjadi sorotan publik karena melibatkan nama-nama tokoh nasional dan menyeret isu sensitif terkait kepala negara.(Red)
