Jakarta, restorasihukum.com – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menyampaikan keprihatinan dan protes keras atas dugaan perlakuan tidak manusiawi serta penyimpangan proses hukum yang dialami aktivis antikorupsi Jekson Sihombing, yang saat ini ditahan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Riau.
Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Komnas HAM, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Dewan Pengawas Mahkamah Agung, serta Tim Reformasi Polri, PPWI menilai penahanan terhadap Jekson Sihombing berpotensi melanggar prinsip due process of law dan hak asasi manusia.
PPWI menyebut Jekson telah ditahan hampir empat bulan dan ditempatkan di sel isolasi (strapsel), meskipun statusnya masih sebagai tahanan titipan dan berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap atau P21 sejak 16 Desember 2025. Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Penahanan berlarut-larut di sel kepolisian pasca P21 tanpa pemindahan ke rumah tahanan negara merupakan bentuk maladministrasi dan pengabaian hak tersangka,” tulis PPWI dalam surat terbuka tersebut.
PPWI juga menyoroti penempatan Jekson di sel isolasi tanpa alasan disipliner yang jelas. Menurut organisasi tersebut, tindakan itu berpotensi melanggar Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait larangan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.
Selain itu, PPWI menilai Jekson Sihombing seharusnya mendapatkan perlindungan negara sebagai pembela hak asasi manusia dan aktivis yang vokal mengungkap dugaan korupsi korporasi perkebunan sawit ilegal di Provinsi Riau. Aktivitas advokasinya disebut turut mendorong penertiban kawasan hutan dan penyelamatan aset negara bernilai triliunan rupiah.
“Dengan rekam jejak tersebut, sangat tidak adil jika seorang aktivis yang berkontribusi bagi penyelamatan keuangan negara justru diperlakukan secara tidak manusiawi,” lanjut pernyataan PPWI.
Melalui surat terbuka itu, PPWI mendesak Presiden RI untuk memerintahkan Kapolri melakukan evaluasi terhadap kinerja Polda Riau. PPWI juga meminta Komnas HAM segera melakukan investigasi langsung, Kejaksaan Agung memastikan transparansi pelaksanaan tahap II dan pemindahan penahanan ke rutan, serta Mahkamah Agung mengawasi jalannya persidangan agar bebas dari intervensi dan rekayasa hukum.
“Negara tidak boleh menghukum warga negara secara sewenang-wenang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegas PPWI.
Surat terbuka tersebut ditandatangani Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke dan Sekretaris Jenderal Fachrul Razi, tertanggal 23 Januari 2026 di Jakarta.(Red)
