Pekanbaru, restorasihukum.com – Kepolisian Daerah (Polda) Riau mengumumkan dugaan tindak pidana pemerasan yang melibatkan seorang aktivis antikorupsi, Jekson Sihombing. Jekson diduga memeras PT Chiliandra Perkasa, perusahaan yang disebut merupakan bagian dari Surya Dumai Group, dengan nilai mencapai Rp 5 miliar.
Menurut keterangan resmi Polda Riau, dugaan pemerasan tersebut didasarkan pada bukti percakapan digital berupa pesan WhatsApp yang diduga berisi permintaan uang disertai ancaman pemberitaan negatif apabila permintaan tidak dipenuhi.
“Kami memiliki bukti digital yang mengindikasikan adanya permintaan sejumlah uang dari pihak Jekson kepada pihak perusahaan. Ancaman pemberitaan negatif yang dikaitkan dengan permintaan uang tersebut masuk dalam kategori pemerasan,” ujar seorang pejabat Polda Riau dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.
Penyidik menyebut kasus bermula dari komunikasi antara Jekson Sihombing dan pihak PT Chiliandra Perkasa. Dalam barang bukti telepon seluler yang disita, Jekson diduga meminta uang sebesar Rp5 miliar agar perusahaan tidak diberitakan secara negatif. Saat ini, perkara tersebut telah bergulir di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Tuduhan tersebut mendapat bantahan keras dari Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. Ia menilai tuduhan pemerasan dengan nilai miliaran rupiah oleh seorang warga sipil tidak masuk akal.
“Bagaimana mungkin seorang aktivis sipil bisa memeras sampai Rp 5 miliar hanya dengan ancaman pemberitaan? Jika pun ada, logikanya tidak akan sampai angka sebesar itu,” ujar Wilson Lalengke, Sabtu (24/1/2026).
Wilson menilai tuduhan terhadap Jekson Sihombing merupakan bentuk upaya pelemahan terhadap gerakan antikorupsi. Ia menduga kasus tersebut sengaja dibangun untuk mendiskreditkan aktivis yang selama ini vokal mengkritik praktik korupsi, khususnya di sektor perkebunan sawit.
Menurut Wilson, praktik pemerasan dengan nominal besar justru lebih sering terjadi dalam relasi kuasa aparat penegak hukum terhadap masyarakat atau pelaku usaha, bukan sebaliknya. Ia merujuk pada sejumlah kasus yang pernah diungkap lembaga bantuan hukum dan Divisi Propam Polri terkait dugaan pemerasan oleh oknum aparat.
Ia juga menyinggung beberapa kasus besar yang melibatkan aparat kepolisian, termasuk dugaan pemerasan terhadap warga asing pada ajang Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024, serta sejumlah perkara lain yang sempat mencoreng citra institusi kepolisian.
“Warga sipil tidak memiliki kewenangan hukum untuk menekan orang lain. Aparatlah yang memiliki kekuasaan hukum dan akses untuk itu,” ujarnya.
Selain itu, Wilson juga mengkritik peran media yang dinilainya kurang kritis dalam menyajikan informasi dari aparat penegak hukum. Ia mengingatkan agar media tetap menjunjung prinsip verifikasi dan keberimbangan.
“Media seharusnya menjaga jarak dan tidak menjadi corong satu pihak. Informasi dari aparat tetap harus diuji secara jurnalistik,” tambahnya.
Sementara itu, pengamat dan praktisi hukum Dolfie Rompas menilai kasus ini perlu ditangani secara transparan dan profesional agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi kebebasan sipil dan gerakan antikorupsi.
“Pengadilan harus menilai secara objektif apakah unsur pemerasan benar-benar terpenuhi. Jika tidak, maka ini bisa menjadi masalah serius bagi perlindungan aktivis dan kebebasan berpendapat,” tuturnya.
Publik kini menantikan proses persidangan untuk menguji kekuatan alat bukti yang dimiliki penyidik. Putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum sekaligus menjawab kekhawatiran akan adanya kriminalisasi terhadap aktivis sipil.
“Kasus ini bukan hanya menyangkut satu orang, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan masa depan gerakan antikorupsi di Indonesia,” tutup Wilson Lalengke.(Red)
