Jakarta,restorasihukum.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana 7 tahun penjara terhadap Rudi Suparmono, dalam perkara korupsi suap dan gratifikasi. Putusan dibacakan pada Jumat (22/8/2025) dalam sidang perkara nomor 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.
Dalam amar putusannya, majelis menyatakan terdakwa Rudi Suparmono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu alternatif ketiga dan dakwaan kumulatif kedua.
Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun serta denda sebesar Rp750 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, majelis menetapkan terdakwa tetap ditahan serta masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana pokok.
Barang bukti dan uang negara, Sejumlah barang bukti berupa uang dalam berbagai mata uang asing turut dirampas untuk negara, yaitu:
- Uang tunai Rp1.721.569.000
- USD 383.000 (dolar AS)
- SGD 1.099.581 (dolar Singapura)
Sementara itu, uang sebesar Rp29.835.000 dikembalikan kepada terdakwa. Biaya perkara ditetapkan sebesar Rp5.000.
Pertimbangan majelis hakim, Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan terdakwa terbukti menerima suap sebesar SGD 43.000 dari pengacara Lisa Rachmat pada 5 Maret 2024. Uang tersebut diberikan untuk memengaruhi penunjukan majelis hakim dalam perkara terdakwa Ronald Tannur.
Selain itu, Rudi Suparmono juga terbukti menerima gratifikasi senilai kurang lebih Rp20 miliar. Terkait bantahan terdakwa yang mengklaim tidak mengetahui isi amplop berisi uang tersebut, majelis menyatakan alasan tersebut tidak berdasar dan tidak logis.
“Fakta bahwa terdakwa menerima amplop dari pengacara tanpa memeriksa isinya, lalu langsung menyimpannya, menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui isi amplop dan berniat menyembunyikannya,” ujar majelis dalam putusannya.
Majelis juga menyoroti tindakan terdakwa yang tidak melaporkan gratifikasi kepada KPK, tidak mencantumkan dalam LHKPN, serta menyimpannya secara tersembunyi tanpa bukti sumber sah. Hal ini dianggap menunjukkan adanya niat jahat (mens rea).
Hal-hal yang memberatkan, Majelis mencatat sejumlah hal yang memberatkan terdakwa, antara lain:
- Tidak mendukung upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
- Mencederai prinsip independensi hakim;
- Menerima gratifikasi berulang kali dengan jumlah besar;
- Menjabat sebagai Ketua PN Kelas IA Khusus sekaligus Ketua Pengadilan Tipikor, yang seharusnya menjadi teladan;
- Mencoreng nama baik Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di mata publik.
Hal yang meringankan, Sementara itu, terdakwa belum pernah dihukum dan telah mengabdi sebagai hakim selama lebih dari 33 tahun.
Putusan ini diketok oleh majelis hakim yang terdiri atas Iwan Irawan, S.H. (Hakim Ketua), serta dua hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi, Sri Hartati, S.H., M.H., dan Andi Saputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota.(Red)
