Pasuruan, restorasihukum.com – Untuk mencapai pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat pedesaan dan perkotaan, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Desa telah menggelontorkan anggaran yang sangat besar langsung ke seluruh Desa di seluruh Indonesia.
Bahkan untuk mengawal Dana Desa (DD) agar tepat sasaran, pemerintah telah membuat Undang Undang (UU) sebagai payung hukum dalam penggunaan anggaran DD tersebut. Supaya lebih efisien dan tepat sasaran pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) yang terdiri dari beberapa kalangan. Tanpa mengesampingkan Institusi yang memang sudah ada.
Baca juga :https://restorasihukum.com/hukum-kriminal/item/6723-masyarakat-desa-pucangsari-pertanyakan-realisasi-dana-desa
Meski begitu, fakta dilapangan masih saja ada indikasi penyelewengan yang terjadi. Seperti halnya proyek pembangunan plengsengan dengan volume 130m di Dusun Pesantren RT 1 RW 4.
Menurut salah seorang perwakilan masyarakat, anggaran DD yang tertulis di papan nama proyek sebesar 37.914.000 tidak dikelola dengan semestinya. Pasalnya, dari hasil pantauan dilapangan, untuk pembelian material dan kebutuhan lainnya hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp 12.500.000. “Jika dihitung masih menyisakan dana Rp 25.414.000,” Ucapnya.
Perwakilan masyarakat yang tidak ingin disebut namanya itu menunjukan rincian besaran biaya yang digunakan untuk proyek pembangunan plengsengan tersebut.
Saat akan dikonfirmasi Kepala Desa (Kades) Pucangsari tidak ada di balai desa karena ada kegiatan di luar balai desa.
1. Beli pasir 2 truk = Rp 2.000.000
2. Beli batu 3 truk = Rp 3.000.000
3. Beli semen 46 sak = Rp 2.300.000
4. Kuli borongan permeter = Rp 40.000 x 130 meter = Rp 5.200.000
Total = 12.500.000
Mengetahui adanya penyelewengan Dana Desa, Masyarakat pun tidak trima dan meminta pertanggungjawaban perangkat desa terkait, sesuai UU ADD. “Masyarakat dizholimi dan dikhianati selama ini, masyarakat tidak trima harus diusut” Tegas perwakilan masyarakat. (MCK)
