Jakarta, restorasihukum.com – Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri (PN) Cibinong yang mengabulkan eksepsi dalam perkara kebakaran lahan yang melibatkan PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM) telah tepat dan sesuai hukum.
Majelis Hakim PT Bandung memutus perkara perdata yang diajukan PT KLM selaku Penggugat terhadap Prof. Bambang Hero Saharjo, Prof. Basuki Wasis, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, serta Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai Para Tergugat.
Dalam perkara yang teregister dengan Nomor 785/PDT/2025/PT BDG, Majelis Hakim menguatkan putusan tingkat pertama. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Marisi Siregar, dengan Hakim Anggota Iman Gultom dan Setia Rina pada Kamis (18/12/2025).
Amar putusan menyatakan menguatkan Putusan PN Cibinong Nomor 212/Pdt.G/2025/PN Cbi tanggal 8 Oktober 2025.
Sebelumnya, PN Cibinong dalam perkara Nomor 212/Pdt.G/2025/PN Cbi telah mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
Dalam memori bandingnya, PT KLM selaku Pembanding meminta agar Para Terbanding dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil.
Sebaliknya, Para Terbanding mengajukan sejumlah eksepsi, salah satunya menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan bentuk tekanan terhadap para ahli dan akademisi yang menjalankan peran dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang dikenal sebagai Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).
Majelis Hakim PT Bandung menilai bahwa pertimbangan PN Cibinong dalam mengabulkan eksepsi tersebut sudah tepat. Gugatan yang diajukan oleh perusahaan dinyatakan tidak dapat diterima.
Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, karena tindakan mereka berupa verifikasi lapangan, pengambilan sampel, serta analisis laboratorium atas peristiwa kebakaran lahan pada 10 Juli 2018 telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pertimbangan tersebut sejalan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjamin bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
Majelis juga mencatat bahwa Tergugat II menjalankan perannya sebagai ahli berdasarkan izin resmi dari Institut Pertanian Bogor serta penugasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil analisis serta keterangan para ahli tersebut telah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara gugatan KLHK terhadap PT KLM, yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap hingga tingkat peradilan tertinggi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim PT Bandung mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum PN Cibinong dan menguatkan putusan mengenai eksepsi Para Terbanding. Majelis menilai bahwa putusan tingkat pertama telah beralasan hukum dan patut dipertahankan.
Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding tidak mengandung hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri, sehingga memori banding tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
Putusan ini kembali menegaskan peran lembaga peradilan sebagai penjaga keadilan sekaligus pelindung lingkungan hidup, dengan menguatkan putusan yang berpihak pada pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.
Penguatan eksepsi dalam perkara kebakaran lahan PT KLM mencerminkan sikap pengadilan yang konsisten terhadap prinsip hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan para Terbanding sebagai ahli meliputi verifikasi lapangan, analisis ilmiah, serta pemberian keterangan di persidangan merupakan bagian dari tanggung jawab profesional dan ilmiah dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, pengadilan menegaskan posisinya sebagai benteng keadilan yang berpihak pada kepentingan publik, tidak hanya dalam menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan masa depan generasi mendatang.(Red)
