Jakarta, restorasihukum.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami inflasi tinggi untuk segera mengambil langkah konkret guna menekan angka inflasi. Peringatan ini ditujukan khususnya bagi daerah yang tingkat inflasinya pada Juni 2025 melampaui rata-rata nasional sebesar 1,87 persen secara tahunan (YoY).
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang juga membahas Evaluasi Dukungan Pemda terhadap Program 3 Juta Rumah. Rapat tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta, pada Selasa (29/7/2025).
Sepuluh provinsi dengan inflasi tahunan tertinggi antara lain: Papua Selatan (3 persen), Bali (2,94 persen), Sulawesi Barat (2,57 persen), Sulawesi Tenggara dan DIY (masing-masing 2,52 persen), NTB (2,51 persen), Sulawesi Tengah (2,47 persen), Sumatera Selatan (2,44 persen), Papua Tengah (2,33 persen), dan Lampung (2,27 persen).
“Sepuluh daerah ini kami ingatkan kembali. Dari Papua Selatan hingga Lampung, seluruhnya berada di atas rata-rata nasional. Diharapkan mereka bisa menurunkan angka inflasi di wilayah masing-masing,” ujar Tomsi.
Di sisi lain, berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai indikator inflasi mingguan pada minggu keempat Juli 2025, DKI Jakarta mencatat IPH tertinggi sebesar 2,35 persen, disusul Kalimantan Timur (2,24 persen), Sulawesi Utara (2,03 persen), Bali (1,93 persen), serta Gorontalo dan Sulawesi Barat yang masing-masing mencatatkan angka 1,84 persen dan 1,77 persen.
Tomsi meminta Pemprov DKI Jakarta segera melakukan evaluasi menyeluruh. “DKI sebagai pusat aktivitas ekonomi seharusnya bisa segera mencari tahu penyebab harga-harga yang lebih tinggi dibanding daerah lain. Saya minta perwakilan DKI menindaklanjuti ini dengan serius,” tegasnya.
Adapun komoditas yang mengalami lonjakan harga pada minggu keempat Juli 2025 mencakup bawang merah (naik di 296 kabupaten/kota), cabai rawit (naik di 267 kabupaten/kota), serta beras yang mengalami kenaikan di 219 daerah. “Khusus beras, kenaikan tercatat di semua zona wilayah,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Tomsi juga menekankan perlunya efektivitas dalam pelaksanaan Rakor Inflasi. Ia meminta para narasumber memberikan analisis yang beragam dan tidak mengulang data yang sudah disampaikan. Menurutnya, diskusi dalam rapat harus lebih berfokus pada pembaruan informasi dan pendekatan baru untuk pengendalian inflasi.
“Saya minta agar para narasumber menyampaikan pandangan yang berbeda, agar kita bisa merumuskan solusi yang tepat tanpa memperpanjang waktu rapat. Hindari pengulangan data yang sudah dibahas oleh BPS atau narasumber lain,” ujarnya.
Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono, serta Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dari Bapanas, I Gusti Ketut Astawa. (Red)
