Suwasta, restorasihukum.com – Pengadilan Negeri Wangi-Wangi,
Lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan menghadapi tantangan serius dalam menjaga integritas. Salah satu ancaman utama adalah konflik kepentingan, yang masih membayangi proses penegakan hukum di berbagai tingkatan.
Konflik ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari lemahnya pengawasan internal, intervensi eksternal, hingga keterikatan hubungan pribadi antara aparat pengadilan dengan pihak-pihak tertentu. Dampaknya pun signifikan—menurunnya kepercayaan publik, merosotnya legitimasi lembaga, hingga potensi ketidakadilan dalam putusan hukum.
Regulasi Sudah Ada, Tapi Implementasi Belum Merata
Upaya memperkuat integritas birokrasi sejatinya telah dilakukan melalui berbagai regulasi. Pemerintah telah menerbitkan Permen PANRB No. 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Di sisi lain, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan SK KMA No. 15/KMA/SK.HK2/II/2025, sebagai pedoman pencegahan dan penanganan konflik kepentingan dalam penyelesaian perkara.
Namun, penerapan di lapangan dinilai belum optimal. Masalah klasik seperti keterbatasan sumber daya, budaya birokrasi yang belum adaptif, hingga tekanan eksternal masih menjadi hambatan utama.
Rotasi: Instrumen Pencegahan yang Efektif
Dalam situasi tersebut, rotasi dan mutasi hakim serta pejabat pengadilan dipandang sebagai strategi pencegahan yang efektif dan relevan. Praktik ini bukan semata soal administrasi, tapi instrumen untuk menjaga independensi dan mencegah praktik tidak etis.
Berikut beberapa manfaat strategis dari rotasi:
1. Mengurangi potensi konflik kepentingan akibat hubungan personal yang terjalin terlalu lama di satu wilayah kerja.
2. Memperkuat objektivitas dalam penanganan perkara.
3. Mencegah praktik KKN,terutama di daerah-daerah dengan pengawasan minim.
4. Meningkatkan akuntabilitas, karena pejabat sadar bahwa rotasi rutin membuat posisi mereka tidak absolut.
Sejumlah laporan dari lembaga pemantau peradilan juga menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat rotasi rendah cenderung memiliki pola relasi tidak sehat antara aparat pengadilan dan pihak-pihak tertentu. Istilah “hakim langganan” dalam kasus-kasus tertentu menjadi sorotan publik dan merusak persepsi terhadap objektivitas lembaga.
Ketua Pengadilan Jadi Penentu Arah Reformasi
Peran Ketua Pengadilan menjadi sangat krusial dalam memastikan reformasi birokrasi berjalan. Selain sebagai pimpinan administratif, Ketua juga berfungsi sebagai penjaga etika dan independensi lembaga. Identifikasi potensi konflik kepentingan, pengambilan keputusan berbasis integritas, hingga tindakan disipliner harus dijalankan secara konsisten dan transparan.
“Transparansi tidak cukup hanya terlihat bersih, tapi harus betul-betul bebas dari praktik tidak etis,” ujar seorang pengamat peradilan di Wangi-Wangi.
Birokrasi Bersih: Bukan Lagi Wacana, Tapi Tuntutan
Reformasi birokrasi bersih di lingkungan pengadilan kini menjadi tuntutan mendesak. Implementasi penuh atas SK KMA No. 15 Tahun 2025 harus dilakukan oleh seluruh satuan kerja MA, bukan hanya sebagai dokumen administratif, tapi sebagai komitmen etis kelembagaan.
Hanya melalui rotasi yang konsisten, budaya transparansi, dan keberanian melawan intervensi, lembaga peradilan bisa meraih kembali kepercayaan masyarakat. Sebab, sebagaimana ditegaskan oleh banyak pihak, keadilan tidak hanya dilihat dari isi putusan, melainkan dari proses yang terbebas dari kepentingan tersembunyi.(Red)
