Jakarta, restorasihukum.com – Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level Rp17.405 per Dolar Amerika Serikat (AS) memicu sorotan tajam terhadap kebijakan moneter nasional. Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Bank Indonesia (BI), termasuk mempertimbangkan pencopotan Gubernur BI Perry Warjiyo.
Berdasarkan data pasar spot exchange pada penutupan perdagangan Selasa (4/5/2026), rupiah terperosok jauh di atas asumsi makro APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp16.500 per Dolar AS. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal serius terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Ketua Umum PDKN, Dr. Rahman Sabon Nama, menilai pelemahan rupiah berpotensi memicu imported inflation atau inflasi akibat kenaikan harga barang impor, terutama sektor pangan yang masih bergantung pada pasokan luar negeri.
“Pemerintah perlu ekstra hati-hati. Pelemahan rupiah ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi berpotensi kuat mendorong inflasi tinggi, khususnya pada kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Rahman dalam keterangannya di Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (6/5/2026).
Rahman menyoroti kondisi tersebut bertolak belakang dengan pernyataan optimistis Gubernur BI pada April lalu yang menyebut nilai tukar rupiah masih terkendali. Menurutnya, tekanan terhadap rupiah saat ini menunjukkan lemahnya antisipasi terhadap gejolak pasar global maupun domestik.
PDKN menilai pelemahan mata uang nasional akan berdampak berantai terhadap kenaikan harga berbagai komoditas, mulai dari gandum, kedelai, gula, hingga pakan ternak. Bahkan, produk lokal diperkirakan ikut terdampak akibat tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor.
Selain nilai tukar, Rahman juga menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang dinilai mengkhawatirkan, di antaranya total utang negara yang disebut mencapai Rp9.638 triliun serta defisit APBN per Maret 2026 sebesar Rp240 triliun.
“Tekanan harga minyak dunia yang berada di atas asumsi APBN juga akan menjadi beban tambahan bagi keuangan negara jika tidak diantisipasi secara serius,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, mendukung penuh desakan evaluasi terhadap otoritas moneter. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI itu menilai kondisi rupiah saat ini menjadi alarm bahaya bagi daya beli masyarakat.
“Kita tidak bisa terus berpegang pada retorika ‘aman’ dan ‘stabil’ sementara harga kebutuhan pokok terus melonjak dan rakyat semakin terbebani,” ujar Wilson.
Wilson meminta Presiden Prabowo meninjau ulang kinerja tim ekonomi dan otoritas moneter secara serius. Menurutnya, pergantian pimpinan BI menjadi langkah yang logis apabila dinilai gagal menjaga stabilitas nilai tukar sesuai amanat undang-undang.
Dalam keterangannya, PDKN juga mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Beberapa di antaranya meliputi stabilisasi harga pangan, deregulasi sektor perdagangan dan industri, perluasan bank devisa hingga penguatan sektor riil melalui pembenahan tata niaga impor serta peningkatan industri dan pertanian berorientasi ekspor.
PDKN menilai koordinasi antara sektor moneter dan sektor riil menjadi faktor utama untuk mencegah tekanan ekonomi yang lebih dalam di masa mendatang.(Red)
