Sidoarjo restorasihukum.com – Meski sudah ditutup paksa oleh Satpol PP Sidoarjo, PT EI (Entertainment Indonesia) pengelola Ponti, tak surut mencari keadilan dan tetap nekad buka.Sebagai pelapor yang sudah mendapat surat untuk dimintai keterangan melalui proses hukum Polda Jatim.
Penutupan oleh Satpol PP itu tidak digubris, rumah makan Ponti tetap buka seperti biasa,karena pemutusan kontrak kerjasama secara sepihak itu tidan mempunyai kekuatan hukum tutur Moses Hendri,Kuasa hukum PT EI.
“Kita mempunyai seratus karyawan di empat resto, yakni, resto D Meriah, pecel pincuk, Wong Solo dan resto Ponti. Apa mau di PHK mereka,” terangnya.
Moses juga mengatakan,”sepinya bisnis ini diakui banyak faktor. Tidak bisa pengelola disalahkan, dan siapa mau bisnis sepi,kami justru berusaha ramai supaya dapat untung. Kalau kenyataannya sepi, lalu apakah kami harus disalahkan,” paparnya.
Penutupan yang dilakukan Satpol PP, justru melanggar hukum. PT EI punya hak kelola selama 25 tahun dan memiliki surat ijin, HO, IMB dan rajin membayar pajak. Apalagi memasukan PAD tidak ada yang salah,tambahnya.
Dia berdalih bahwa pihaknya sudah investasi Rp 30 miliar di tempat ini. Kami melaporkan Kepala Satpol PP Sidoarjo Mulyawan ke Polda Jatim, karena Sat Pol PP dianggap melakukan penistaan dengan memasang spanduk dan stiker yang dianggap tidak benar.
“Jangan sekarang mau diambil setelah kita membangun bangunan di tanah seluas 8.000 meter persegi ini,” tukas Moses ketus. Perjanjian Bulid Operate Transfer (BOT) selama 25 tahun, seharusnya dipatuhi oleh Pemkab Sidoarjo yang dilakukan mulai 2004 silam.
Kabag Kerjasama Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono, mengaku tidak grogi dengan laporan itu. Soal laporan pengelola Ponti, justru akan membuka pelanggaran riil yang dilakukan PT.EI,”Laporan itu akan membuka kelemahan PT EI sendiri,” terang Ari.
Mulai tahun 2011 sudah terlihat bisnis Ponti tidak seperti yang diatur dalam surat perjanjian kerjasama.Pemkab memutus kerjasama karena kinerja pengelola Ponti selama 7 tahun tidak sesuai dengan perjanjian.
Sebagai terlapor Pemkab Sidoarjo tidak merasa kuatir dengan langkah hukum yang ditempuh pengelola Ponti. Nantinya mempertegas Pemkab untuk membuka pelanggaran dari surat perjanjian BOT yang dilakukan PT EI.
Dengan pengelolaan asal-asalan dan pengelola panti yang justru melakukan wanprestasi Pemkab merasa sangat dirugikan. Alasan itulah aparat satpol PP dikerahkan untuk menutup usaha tersebut.(red)
