Jakarta, restorasihukum.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi anggaran pada program yang memberikan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Tomsi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam arahannya, Tomsi menegaskan bahwa belanja daerah harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan pangan murah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Ia menyoroti masih lemahnya kapasitas fiskal di banyak daerah, sehingga pemda didorong mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar selaras dengan potensi unggulan wilayah, serta mengelola aset secara produktif.
Selain itu, Sekjen Kemendagri meminta para sekretaris daerah untuk mengawal evaluasi belanja daerah secara cermat. Pengukuran kinerja anggaran tidak lagi sekadar berpatokan pada tingginya persentase serapan, melainkan harus berbasis indikator output dan outcome yang terukur serta mencoret program yang tidak efektif. Tomsi menambahkan bahwa Kemendagri kini tengah menyusun rapor kepala daerah untuk mengukur indikator penanganan kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi guna memastikan anggaran daerah benar-benar terfokus pada sasaran prioritas nasional. (RED)













