Malang RHN – Berkisar 40 – 50 sekolah jenjang SMP dan SMA atau yang sederajat di Kabupaten Malang, Jawa Timur, tahun ini terpilih sebagai sekolah percontohan dalam penerapan penerimaan peserta didik baru ( PPDB ) dengan sistem dalam jaringan ( daring ) atau “online”.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan ( Disdik ) Kabupaten Malang Budi Iswoyo untuk tahap pertama dan diberlakukan pada tahun pelajaran 2014 / 2015, PPDB daring di jenjang SMA sederajat sebanyak 21 lembaga dan di tingkat SMP sebanyak 33 lembaga. “Sekarang kami masih melakukan pemilihan terhadap sekolah Negeri mana saja yang terpilih dan siap untuk menerapkan PPDB daring tersebut. Dalam waktu dekat ini pasti kami umumkan secara luas, sebelum PPDB dibuka,” tegasnya.
Budi mengakui PPDB daring yang diterapkan tahun ini masih merupakan tahap uji coba. Meski masih uji coba, calon siswa yang mendaftar lewat PPDB daring ini juga dibatasi hanya bisa mendaftar di tiga sekolah (lembaga). Pembatasan itu dilakukan agar tidak sampai terjadi penumpukan data serta tidak memunculkan masalah bagi calon siswa yang mendaftar di sekolah bersangkutan. Sebenarnya, Disdik ingin PPDB di tingkat SMP tidak menggunakan sistem daring, melainkan melalui tes potensi akademik, sebab kelulusan SD tidak ditentukan dengan ujian nasional (UN), tapi lembaga sekolah menyetujui dengan hasil ujian akhir setelah melalui rapat.
Menyinggung biaya pendaftaran dalam PPDB daring tersebut, secara tegas Budi mengatakan tidak ada biaya sama sekali alias gratis, mulai dari jenjang SD hingga SMA negeri. Oleh karena itu, kalau ada sekolah yang tetap memungut biaya pendaftaran, masyarakat jangan segan-segan untuk melapor ke Disdik atau lembaga terkait lainnya. “Kalau dibandingkan dengan kota tetangga kita (Kota Malang), Kabupaten Malang memang sedikit tertinggal dalam proses dan teknologi dalam PPDB. Tapi, itu tidak masalah karena kondisi Kota Malang berbeda dengan kabupaten, terutama luas wilayah dan geografisnya,” ujarnya.
Penerapan PPDB daring di Kota Malang sudah diterapkan sejak beberapa tahun silam, bahkan saat ini diberlakukan rayonisasi sekolah dengan tujuan ada pemerataan kualitas pendidikan di setiap sekolah. Sebab, selama ini pendaftar yang nilai ujian nasional (UN)-nya tinggi hanya menumpuk di SMP dan SMA negeri tertentu saja. Sementara dalam penerimaan siswa di SD negeri dilarang menggunakan tes, khususnya baca, tulis dan berhitung (rk cl)












