Jakarta, restorasihukum.com – Selat Hormuz bukan sekadar jalur laut sempit, melainkan urat nadi pasar energi global. Sekitar seperlima konsumsi minyak dunia melintasi perairan ini, menjadikannya kawasan strategis yang rentan terhadap gejolak geopolitik.
Di tengah meningkatnya ketegangan, rezim hukum internasional yang mengatur jalur tersebut khususnya Pasal 37 dalam United Nations Convention on the Law of the Sea menghadapi tekanan serius. Pasal ini menetapkan prinsip transit passage, yang menjamin kapal dan pesawat dapat melintas tanpa hambatan atau izin dari negara pantai.
Bagi negara seperti Iran dan Oman, aturan ini menjadi titik keseimbangan antara kedaulatan wilayah dan kepentingan global. Negara pantai memang berhak mengatur keselamatan dan mencegah pencemaran, tetapi tidak berwenang menutup atau menghambat jalur tersebut.
Kritik: Penutupan Selat sebagai “Senjata Geopolitik”
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke, menilai praktik penutupan jalur pelayaran di wilayah konflik sebagai bentuk ketidakadilan global.
“Ketika selat ditutup, yang terdampak bukan hanya pihak yang berkonflik, tetapi masyarakat dunia—pekerja, keluarga, hingga industri global,” ujarnya.
Menurutnya, menjadikan jalur internasional sebagai alat tekanan sama dengan memberikan “hukuman kolektif” bagi masyarakat dunia yang tidak terlibat konflik.
Fondasi Filosofis: Laut sebagai Milik Bersama
Gagasan kebebasan laut telah lama dikemukakan oleh Hugo Grotius melalui konsep Mare Liberum, yang menyatakan laut adalah milik bersama umat manusia.
Pemikiran ini diperkuat oleh Immanuel Kant dengan konsep perpetual peace, yang menekankan hak lintas damai sebagai bagian dari “hospitalitas universal”. Sementara John Rawls menyoroti pentingnya keadilan bagi pihak paling rentan dalam hal ini negara netral dan pelaku perdagangan sipil.
Jalan Keluar: Tegakkan Hukum, Jaga Stabilitas
Para ahli menilai, jika aturan transit passage diabaikan, maka stabilitas perdagangan global terancam runtuh. Untuk itu, diperlukan langkah konkret:
- Menjaga netralitas jalur laut strategis dari kepentingan politik
- Memperkuat peran International Maritime Organization dalam pengawasan
- Mendorong kepatuhan global terhadap UNCLOS sebagai hukum kebiasaan internasional
Selain itu, komunitas internasional juga didorong memperkuat peran lembaga seperti International Tribunal for the Law of the Sea untuk menegakkan aturan secara efektif.
Ujian Peradaban Global
Selat Hormuz kini menjadi ujian bagi peradaban modern: apakah hukum internasional akan ditegakkan, atau justru dikalahkan oleh kepentingan kekuatan semata.
Seperti disampaikan Wilson Lalengke, masyarakat dunia berhak atas jaminan bahwa kehidupan mereka tidak dikorbankan oleh konflik regional.
Menjaga keterbukaan Selat Hormuz bukan sekadar kepatuhan hukum, melainkan komitmen moral untuk melindungi stabilitas, kesejahteraan, dan masa depan umat manusia.(Red)
